NADIKABAR.COM — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memberikan pandangan soal usulan pemindahan badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Pigai menilai pemindahan satwa langka tersebut harus dilakukan secara terukur karena berpotensi berdampak pada lingkungan.

Hal itu disampaikan Pigai saat rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Selasa (17/11/2026). Mulanya, Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyoroti sebagian kawasan TNUK yang disebut masuk ke dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

"Hak dasar ini adalah batas substantif tindakan negara, mulai dari pembukaan undang-undang dan seterusnya, yang mengharuskan penghormatan terhadap kewenangan daerah, keadilan hubungan pusat-daerah, dan hak masyarakat hukum adat. Karena itu, kepatuhan prosedur perizinan saja belum cukup untuk membuktikan terpenuhinya kewajiban HAM," kata Rieke.

Rieke meminta agar ditelusuri apakah penetapan WUP tersebut telah berperspektif HAM. Ia pun meminta dukungan Komisi XIII untuk menuntut dilakukannya penilaian dampak HAM atas penerapan WUP di kawasan tersebut.

"WUP itu untuk siapa? Begitu. Dan bagaimana tata cara penentuannya? Apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berperspektif HAM konstitusional?" ujarnya.

"Saya memohon dukungan Komisi XIII untuk menuntut penilaian dampak HAM dan lingkungan sejak tahap penetapan wilayah tata ruang, penganggaran, hingga penerbitan izin," tambahnya.

Merespons hal itu, Pigai memberikan tanggapan dengan mencontohkan kebijakan di Rwanda dalam melestarikan satwa liar di habitat aslinya. Pigai menilai apabila satwa dipindahkan dari habitat asalnya, belum tentu mereka dapat berkembang biak dengan baik.

"Di Rwanda, itu satu-satunya negara di dunia yang harimaunya tinggal, hidup, dan menetap dilestarikan oleh negara di tempat asal-usulnya. Rwanda. Jadi, satu-satunya negara di dunia yang membuat kelestariannya itu di tempat asal-usulnya, ya di Rwanda," kata Pigai.

Pigai menyebut dalam kasus badak jawa, upaya pemindahan satwa dari habitat alaminya akan bertentangan dengan prinsip pelestarian. Ia juga menganalogikan bahwa dalam konteks kemanusiaan, pemindahan paksa suatu komunitas ke tempat lain merupakan pelanggaran HAM berat.

"Oleh karena itu, kalau di Ujung Kulon ada pemerintah atau siapa pun yang berusaha memindahkan mereka dari tempat kehidupannya, maka itu akan bertentangan. Itu dari sisi binatang atau jenis hewan," ucap dia.

"Manusia kalau memindahkan secara paksa, dengan sadar dan sengaja, suatu komunitas dari tempat kehidupannya ke tempat yang lain, itu masuk kategori pelanggaran HAM berat dalam konteks HAM," imbuhnya.

Seusai rapat, Pigai kembali menegaskan bahwa relokasi habitat hewan harus diperhitungkan secara terukur karena berkaitan erat dengan ekosistem di sekitarnya. Hewan yang dipindahkan dari habitat aslinya berisiko gagal beradaptasi dan tidak berkembang.

"Pemindahan badak jawa ke tempat mana pun itu harus terukur. Harus terukur, ya," tegasnya.

Selain itu, Pigai juga menyinggung adanya dugaan kepentingan bisnis di balik wacana pemindahan badak jawa tersebut. Pernyataan itu ia sampaikan berdasarkan pengalamannya saat menangani berbagai perkara serupa.

"Ini pengalaman saya sebagai mantan anggota Komnas HAM yang menangani kasus. Sampai sekarang saya masih menangani kasus. Berarti pasti ada kepentingan bisnis," pungkasnya.