Untuk mengoptimalkan kekuatan BUMN, Satgas membentuk enam klaster, yakni Infrastruktur dan Konstruksi; Transportasi dan Logistik; Pangan dan Kebutuhan Dasar; Energi, Telekomunikasi, dan Digital; Kesehatan; serta Perbankan.
Pembagian ini memastikan setiap BUMN dapat berkontribusi sesuai kompetensi dan kapasitasnya. Sebagai Ketua Satgas, BRI mengoordinasikan seluruh klaster dengan tetap menghormati kewenangan teknis masing-masing BUMN.
"Selain memimpin koordinasi nasional, BRI juga menjadi Koordinator Wilayah Penanganan Bencana untuk Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua Barat Daya. Dalam menjalankan peran tersebut, BRI bertugas mengidentifikasi kejadian dan kebutuhan awal, mengonsolidasikan dukungan BUMN setempat, serta berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah daerah, dan instansi terkait," jelasnya.
Mekanisme kerja Satgas terdiri atas tiga tahapan utama. Tahap pertama meliputi deteksi informasi bencana, aktivasi Satgas, penetapan prioritas, asesmen cepat, dan penyusunan rencana aksi. Tahap kedua mencakup mobilisasi sumber daya, penyaluran bantuan, serta pelaksanaan komunikasi dan publikasi yang terkoordinasi. Tahap terakhir meliputi pemantauan, konsolidasi laporan, dan evaluasi untuk memastikan bantuan tepat sasaran sekaligus menjadi dasar perbaikan penanganan selanjutnya.
"Melalui Satgas ini, kita berharap seluruh BUMN dapat bergerak secara terkoordinasi, saling melengkapi sesuai kompetensi masing-masing, serta memberikan dukungan yang tidak hanya berorientasi pada penanganan darurat, tetapi juga pada proses pemulihan masyarakat secara berkelanjutan," tutup Dhanny.