NADIKABAR.COM — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat 46 dari 50 paket pengadaan hunian tetap (huntap) pascabencana Sumatera telah memiliki pemenang sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dipercepat.
Sekretaris Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Musrifah mengatakan sebagian dari paket yang telah memiliki pemenang tersebut juga sudah memasuki tahap kontrak.
“Di Sumatera, dari 50 paket yang sudah dilaksanakan pengadaannya, 46 sudah ada pemenang dan sudah ada yang kontrak,” kata Musrifah seusai rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis.
Paket pembangunan tersebut berkaitan dengan penyediaan huntap bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menurut dia, Kementerian PKP akan mempercepat pelaksanaan pembangunan di tiga provinsi terdampak seiring dengan selesainya tahapan pengadaan.
“Mudah-mudahan dengan dukungan Bapak-Ibu sekalian, kita bisa percepat untuk pelaksanaan hunian tetap di Sumatera,” ucapnya.
Pembangunan tersebut melanjutkan proses pengadaan yang telah berjalan sejak beberapa bulan sebelumnya.
Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan kemajuan proses pengadaan tersebut membuka peluang agar pembangunan huntap yang masih dibutuhkan masyarakat dapat segera dilaksanakan.
“Mayoritas lelangnya sudah ada pemenangnya. Jadi bisa dalam waktu dekat segera dijalankan,” ungkap Ara.
Pada Juli 2026, Kementerian PKP menyatakan proses tender huntap telah berjalan dan konstruksi ditargetkan mulai pada September, dengan lokasi relokasi dipastikan aman dari potensi bencana, memiliki kepastian hukum, serta berada relatif dekat dengan fasilitas umum.
Kementerian PKP menargetkan pembangunan 7.952 unit huntap beserta prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 2026.
Program tersebut didukung tambahan alokasi anggaran sekitar Rp2,2 triliun.
Untuk mendukung target tersebut, pemerintah telah mengidentifikasi 54 lokasi dengan luas total 198,2 hektare dan daya tampung 7.973 unit. Lokasi itu terdiri atas 45 titik di Aceh, empat di Sumatera Utara, serta lima di Sumatera Barat.
Pada 4 September 2026, Wakil Presiden Gibran Rakabuming juga memastikan pembangunan huntap bagi warga terdampak yang masih menunggu akan dimulai pada September.
Saat meninjau hunian sementara di Tapanuli Selatan, Wapres meminta proses pembangunan dikawal agar warga segera memperoleh tempat tinggal yang layak dan aman.
Kementerian PKP sebelumnya menyebut pembangunan huntap komunal di Aceh dan Sumatera Utara akan menggunakan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), sedangkan pembangunan di Sumatera Barat menggunakan bata interlock presisi untuk mendukung percepatan konstruksi dengan tetap menjaga mutu bangunan.
