NADIKABAR.COM — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf mengatakan bahwa kebijakan fiskal pusat dan daerah yang berkeadilan merupakan hal yang penting agar pembangunan nasional dapat dirasakan seluruh masyarakat, termasuk di wilayah pelosok dan desa.

Menurut dia, Indonesia tidak hanya Jakarta. Keadilan fiskal, kata dia, menjadi persoalan penting yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas gubernur, bupati, dan wali kota, sekaligus menentukan keberlanjutan pembangunan sekitar 80 ribu desa dan kesejahteraan masyarakat di akar rumput.

“Kebijakan fiskal pusat dan daerah harus dirancang secara berkeadilan. Daerah tidak boleh menjadi halaman belakang pembangunan nasional. Setiap daerah harus menjadi bagian dari masa depan Indonesia,” kata Almuzzammil dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Dia menilai kebijakan transfer ke daerah perlu disusun secara transparan dan terukur dengan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat. Perumusan kebijakan tersebut, kata dia, juga harus memperhatikan kondisi geografis, tingkat kemiskinan, serta risiko bencana yang dihadapi setiap daerah.

Bagi PKS, dia mengatakan bahwa pemerataan pembangunan tidak cukup hanya dengan menetapkan alokasi anggaran, tetapi juga memastikan distribusi sumber daya fiskal sesuai dengan kebutuhan dan tantangan masing-masing wilayah.

Menurut dia, upaya mewujudkan keadilan fiskal bukanlah untuk mempertentangkan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sebaliknya, hubungan keduanya perlu dibangun melalui kemitraan yang adil, saling memperkuat, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

"Kita tidak sedang membangun pertentangan antara pusat dan daerah. Kita ingin membangun kemitraan fiskal yang adil, saling memperkuat, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” katanya.

Dia menilai, penguatan daerah merupakan bagian penting dari upaya menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa. Untuk itu, menurut dia, kebijakan pembangunan perlu memastikan setiap daerah memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakatnya.

“Inilah esensi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah kuat, Indonesia berdaulat,” katanya.