NADIKABAR.COM — Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan keberadaan badan intelijen asing, termasuk Israel, yang beroperasi di negara-negara tetangga berpotensi menjadi ancaman bagi Malaysia.
Anwar menyampaikan hal itu di hadapan Parlemen Malaysia pada Selasa saat menjelaskan kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi potensi ancaman terhadap negara di tengah perkembangan geopolitik global.
“Ancaman juga mencakup sejumlah badan intelijen asing, termasuk Israel yang beroperasi di negara-negara tetangga serta permukiman Israel di Phuket dan Thailand selatan, yang kemudian dipandang oleh badan intelijen kita sebagai potensi ancaman bagi negara,” kata Anwar.
Dia mengatakan, Malaysia secara umum tengah mengkaji implikasi serangan siber terhadap keamanan nasional, serta dampak serangan terhadap negara-negara Teluk, khususnya Iran, terhadap kemungkinan penggunaan senjata nuklir.
Menurut Anwar, pada Senin (2/11), Dewan Keamanan Nasional Malaysia menggelar pertemuan khusus untuk mengkaji dampak serangan hibrida, digital, dan siber di berbagai belahan dunia.
Pertemuan itu juga membahas apakah ancaman dan serangan terhadap sejumlah negara Teluk, terutama Iran, dapat berdampak pada penggunaan senjata nuklir.
Anwar mengatakan pemerintah turut mengkaji sejauh mana perkembangan politik di Eropa dapat memengaruhi sistem administrasi nasional Malaysia.
Pemerintah Malaysia juga mencermati langkah sejumlah negara, seperti Uni Eropa, Kanada, dan Jepang, yang mengeluarkan instruksi dan imbauan kepada warga untuk menyiapkan persediaan makanan selama tiga hingga 10 hari guna mengantisipasi situasi global.
Menurut Anwar, langkah tersebut dilakukan terutama setelah serangan siber berskala besar yang merusak infrastruktur digital di Eropa dan negara-negara Barat, termasuk sistem administrasi.
Di Belgia, kata Anwar, serangan siber memaksa Kementerian Keuangan menutup portal pajak nasionalnya sepenuhnya.
Sementara itu, di Denmark, peretas membobol pusat data kependudukan dan membahayakan catatan identitas pribadi hampir sembilan juta orang.
Sedangkan di Amerika Serikat, sistem pengarsipan komisi pemilihan federal terhenti selama 41 jam menjelang pemilihan anggota Senat yang baru.
Adapun di Jepang, serangan siber merambah jaringan pemerintah dan membocorkan catatan pribadi lebih dari 100 ribu petugas polisi, sehingga mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian di sejumlah distrik.
“Ini baru sebagian. Kami masih memantau perkembangan lain, termasuk ketegangan konflik di Timur Tengah, perkembangan di Yaman dan Laut Merah, serta ancaman keamanan di Eropa. Semua itu menunjukkan bahwa krisis di luar negeri juga dapat memengaruhi keamanan masyarakat, stabilitas ekonomi, dan kepentingan nasional,” kata Anwar.
Dia menekankan bahwa pertemuan Dewan Keamanan Nasional Malaysia penting untuk membahas mekanisme yang ada, memperkuat koordinasi antarkementerian dan lembaga serta aparat keamanan, serta memastikan bahwa negara siap menghadapi berbagai kemungkinan akibat situasi global yang tidak menentu.
Anwar mengungkapkan jajaran kementerian dan instansi pemerintah akan menggelar pertemuan untuk membahas isu serupa, termasuk bersama bank sentral Malaysia dan seluruh lembaga keuangan.
Menurutnya, langkah tersebut penting dengan berkaca pada pengalaman dan pendekatan kesiapsiagaan Uni Eropa dalam menghadapi berbagai ancaman, yang melibatkan seluruh unsur pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat luas.
