NADIKABAR.COM — Pemerintah Malaysia menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk mengatasi kenaikan biaya hidup warga di negara tersebut. Tak hanya itu, Malaysia juga menambah pendanaan untuk pedagang kecil dan sekolah guna mendukung dunia usaha di Negeri Jiran.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan program tersebut dijadwalkan berlaku efektif mulai 1 September 2026. Kebijakan ini disampaikan di tengah tekanan terhadap Anwar untuk mengatasi kenaikan biaya hidup di Malaysia.
perekonomian Malaysia sendiri mencatatkan pertumbuhan lebih besar dibandingkan negara lain di kawasan. Produk domestik bruto (PDB) Malaysia tumbuh 6 persen pada kuartal II 2026, melampaui proyeksi resmi pemerintah.
Reuters melaporkan pemerintah Malaysia akan mengembalikan kuota pembelian bahan bakar transportasi RON 95 bagi warganya menjadi 300 liter per bulan. Sebelumnya, kuota tersebut telah dikurangi menjadi 200 liter per bulan pada awal tahun di tengah lonjakan harga minyak mentah global akibat perang Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran. Kuota pembelian solar untuk kategori pengguna tertentu juga akan dinaikkan menjadi 400 liter per bulan.
Selain itu, pemerintah Malaysia akan membuka program kecerdasan buatan (AI) bagi warga mereka yang berusia 18-30 tahun. Program tersebut akan memberikan akses gratis ke sejumlah aplikasi utama, termasuk Gemini Enterprise milik Google serta Wonderclip dan MuleRun dari Alibaba Cloud asal China.
Anwar juga mengumumkan tambahan anggaran untuk pemeliharaan sekolah, peningkatan sistem kesehatan digital, serta fasilitas pembiayaan mikro bagi pelaku usaha kecil. Termasuk menaikkan batas pendapatan perusahaan yang dikecualikan dari kewajiban menerapkan e-invoice menjadi 3 juta ringgit per tahun.
Kemudian, seluruh dana yang disita atau dirampas melalui proses hukum terkait pemberantasan korupsi akan dialihkan untuk membiayai program-program pemerintah. Terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.
Untuk diketahui, dukungan terhadap koalisi yang dipimpin Anwar menghadapi penurunan. Para pengkritik menyebutnya sebagai kegagalan memenuhi janji reformasi serta penanganan sejumlah kasus korupsi besar yang dinilai bermasalah.
Koalisi tersebut juga mengalami kekalahan dalam tiga pemilihan umum daerah secara berturut-turut. Pemilihan di tingkat negara bagian tersebut dipandang sebagai indikator sentimen pemilih menjelang pemilihan umum yang digelar paling lambat awal 2028.
Anwar mengatakan dirinya dapat menggelar pemilu lebih cepat jika perpecahan di dalam pemerintahannya terus melebar.
Artikel ini telah tayang di NadiKabar. Baca selengkapnya di sini!
