NADIKABAR.COM — 13 DPR Masa Sidang II 2026-2027 resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11).
Rapat dihadiri lengkap semua pimpinan DPR, dan dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dengan 361 anggota DPR yang hadir dari total 573 anggota DPR.
"Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?" Ujar Puan dijawab persetujuan seluruh peserta Paripurna.
Pengesahan UU Perampasan Aset diklaim menjadi sejarah dan telah ditunggu masyarakat karena 18 tahun mandek di DPR.
"Kita beruntung kita bisa menyelesaikan RUU yang ditunggu masyarakat banyak ini. Kita sadar bahwa RUU Perampasan Aset sudah dimulai sejak 2008," ujar anggota Panja RUU dari PKS, Nasir Djamil.
Meski di sisi lain, substansi penting undang-undang itu menjadi sorotan karena tak memasukkan atau mengatur penindakan terhadap peningkatan kekayaan pejabat yang tidak wajar (illicit enrichment).
"Kenapa DPR tidak berani mengatur illicit enrichment? Karena banyak anggota DPR dan pemerintah saat ini yang harta kekayaannya naik secara tidak wajar dan mereka tidak mampu membuktikannya," kata peneliti ICW, Azhim saat dihubungi kemarin.
Lalu, apa saja poin-poin penting UU Perampasan Aset, berikut daftarnya:
UU Perampasan Aset menjamin pengembalian korban penipuan. Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 5 yang mengatur jenis-jenis aset yang bisa dirampas.
Ayat 1 poin d menyebutkan, "Aset Tindak Pidana yang dapat dirampas meliputi: ... d. Aset lain yang sah milik pelaku tindak pidana untuk membayar kerugian sebesar Aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara".
Meski begitu, penyitaan aset untuk membayar kerugian harus didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mempertimbangkan prinsip kewajaran.
"Aset lainnya yang sah milik pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dirampas berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap".