Ada tujuh jenis tindak pidana yang masuk lingkup perampasan aset, baik dengan atau tanpa putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap.
Meski begitu, tindak pidana korupsi bisa menjadi objek Perampasan baik dengan atau tanpa putusan pidana.
"Perampasan Aset berdasarkan atau tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap tindak pidana korupsi," demikian bunyi Pasal 4 ayat 1.
Selain korupsi, rinciannya yakni, tindak pidana narkotika dan psikotropika; terorisme dan pendapatan terorisme.
Kemudian, tindak pidana penyelundupan manusia; penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya; perdagangan orang; dan keenam, penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
UU Perampasan Aset secara khusus juga mengatur penyitaan aset terhadap para pelaku kejahatan melalui teknologi, termasuk judi online.
"Jadi misalnya ada penipuan soal kripto, investasi bodong, travel umrah, bahkan bandar judi online itu hartanya bisa disita di Undang-Undang Perampasan Aset," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Ketentuan soal tertuang dalam Pasal 4 ayat 3 yang mengatur soal jenis tindak pidana yang dilakukan perampasan aset. Selain korupsi, ada pula jenis tindak pidana penipuan yang menggunakan sarana teknologi informasi.
"Yang dimaksud dengan 'tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas' antara lain adalah tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dalam bentuk perjudian daring, investasi, travel haji dan umrah, dan kripto".
Pasal 6 ayat 1 mengatur lima pelaku, tersangka, maupun terdakwa yang asetnya bisa dirampas tanpa putusan dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Lima subjek hukum yang dimaksud yakni, tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia; tersangka atau terdakwa yang melarikan diri; tersangka atau terdakwa yang sakit permanen; pelaku yang tidak diketahui; atau pelaku yang tidak diketahui keberadaannya.
Namun, UU Perampasan Aset memberikan batas minimal jumlah aset yang bisa dirampas terhadap enam subjek tersebut. Pasal 6 ayat 2 menyebutkan: