"Perampasan Aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi kriteria Aset bernilai paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut konsep illicit enrichment atau peningkatan harta kekayaan yang tak masuk akal menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.
Oleh karena itu, pihaknya memutuskan tidak memasukkan konsep tersebut karena dinilai bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Komisi III, kata dia, juga belajar dari beberapa negara yang menerapkan konsep itu namun gagal.
"Kami juga melakukan perbandingan dengan apa, pakai internet ya, mempelajari praktik di negara lain," katanya.
UU Perampasan Aset memberikan mandat kepada Presiden untuk membentuk Badan Pengalolaan dan Perampasan Aset yang tertuang di Pasal 53.
Kemudian, Pasal 54 mengatur soal tugas dan wewenang Badan Pengelolaan Aset, yang meliputi tugas pengelolaan sebelum dan setelah putusan pengadilan. Tugas pengelolaan sebelum putusan pengadilan yakni, menyimpan, mengamankan, memelihara, dan menilai aset tindak pidana.
Sementara, total ada sembilan tugas Badan Pengawasan dan Pengelolaan Aset.
Beberapa di antaranya mengawasi dan tugas dan wewenang penyidik dan jaksa; mengawasi tugas dan wewenang Badan, menyusun kode etik; hingga melakukan evaluasi.
"Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan tugas pengawasan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," demikian bunyi Pasal 62 ayat 3.
UU Perampasan Aset tak berlaku surut alias mundur sehingga tak bisa menjerat kasus-kasus lama. Ketentuan tersebut tercantum pada Pasal 72 yang menyatakan aturan UU Perampasan Aset berlaku untuk kasus pidana setelah UU ini disahkan.
"Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset dalam Undang-Undang hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah Undang-Undang ini diberlakukan," demikian bunyi Pasal 72.
Selain itu, UU ini juga baru dapat diberlakukan setelah terbentuknya dua badan yang bertugas mengelola dan mengawasi aset yang diberi waktu paling lama setahun sejak UU disahkan.