NADIKABAR.COM — DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Ada sejumlah poin penting dalam UU yang baru disahkan itu.
Pengesahan UU tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPR di gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani, serta dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
"Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?" tanya Puan.
Meski telah disahkan, UU Perampasan Aset belum bisa langsung diterapkan. Pasal 74 UU tersebut mengatur UU mulai berlaku 12 bulan setelah UU diundangkan dan setelah terbentuknya badan baru yang diatur dalam UU Perampasan Aset.
Undang-Undang ini mulai berlaku dan dilaksanakan terhitung setelah 12 (dua belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan dan setelah terbentuknya badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1).
Berikut poin-poin penting dalam UU Perampasan Aset:
Perampasan Aset dalam Undang-Undang ini dilakukan:a. berdasarkan putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelaku tindak pidana; ataub. tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana.