(1) Perampasan Aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan terhadap:a. tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia;b. tersangka atau terdakwa yang melarikan diri;c. tersangka atau terdakwa yang sakit permanen;d. pelaku yang tidak diketahui; ataue. pelaku yang tidak diketahui keberadaannya.

(2) Perampasan Aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi kriteria Aset bernilai paling sedikit Rp 1.000.000.000.

(3) Dalam hal terjadi perubahan nilai minimum Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan nilai minimum Aset diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Perampasan Aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.

Pasal 53(1) Pengelolaan Aset dilaksanakan oleh badan yang dibentuk oleh Presiden

Pasal 61(1) Pengawasan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset dilaksanakan oleh badan yang dibentuk oleh Presiden.

Pasal 72Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset dalam UndangUndang ini hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah Undang-Undang ini diberlakukan.