NADIKABAR.COM — DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Ada sejumlah poin penting dalam UU yang baru disahkan itu.
Pengesahan UU tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPR di gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani, serta dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
"Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?" tanya Puan.
Meski telah disahkan, UU Perampasan Aset belum bisa langsung diterapkan. Pasal 74 UU tersebut mengatur UU mulai berlaku 12 bulan setelah UU diundangkan dan setelah terbentuknya badan baru yang diatur dalam UU Perampasan Aset.
Undang-Undang ini mulai berlaku dan dilaksanakan terhitung setelah 12 (dua belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan dan setelah terbentuknya badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1).
Berikut poin-poin penting dalam UU Perampasan Aset:
Perampasan Aset dalam Undang-Undang ini dilakukan:a. berdasarkan putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelaku tindak pidana; ataub. tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana.
(1) Perampasan Aset berdasarkan atau tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap tindak pidana korupsi.
(2) Pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati yang tata cara pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, hukum pidana, hukum acara pidana, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
(3) Selain tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perampasan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga dilakukan terhadap:a. tindak pidana narkotika dan psikotropika;b. tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme;c. tindak pidana penyelundupan manusia;d. tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya;e. tindak pidana perdagangan orang; dan/atauf. tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
(1) Aset Tindak Pidana yang dapat dirampas meliputi:a. Aset hasil tindak pidana, termasuk yang telah dipindahtangankan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi atau harta kekayaan Orang, baik berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut;b. Aset yang digunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana berupa benda bergerak dan berwujud yang terkait langsung dengan tindak pidana;c. Aset hasil temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana; dan/ataud. Aset lain yang sah milik pelaku tindak pidana untuk membayar kerugian sebesar Aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara.
(2) Aset lain yang sah milik pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus mempertimbangkan nilai Aset tersebut berdasarkan prinsip kewajaran dan keseimbangan dengan nilai kekurangan atau ketidaksesuaian Aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara.
(3) Aset lainnya yang sah milik pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dirampas berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(4) Perampasan terhadap Aset yang telah difungsikan atau dialihkan menjadi fasilitas sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat banyak dilakukan dengan tidak mengubah fungsi Aset tersebut sehingga tetap dapat dipergunakan oleh masyarakat.
(1) Perampasan Aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan terhadap:a. tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia;b. tersangka atau terdakwa yang melarikan diri;c. tersangka atau terdakwa yang sakit permanen;d. pelaku yang tidak diketahui; ataue. pelaku yang tidak diketahui keberadaannya.
(2) Perampasan Aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi kriteria Aset bernilai paling sedikit Rp 1.000.000.000.
(3) Dalam hal terjadi perubahan nilai minimum Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan nilai minimum Aset diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Perampasan Aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.
Pasal 53(1) Pengelolaan Aset dilaksanakan oleh badan yang dibentuk oleh Presiden
Pasal 61(1) Pengawasan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset dilaksanakan oleh badan yang dibentuk oleh Presiden.
Pasal 72Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset dalam UndangUndang ini hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah Undang-Undang ini diberlakukan.