(1) Perampasan Aset berdasarkan atau tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap tindak pidana korupsi.

(2) Pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati yang tata cara pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, hukum pidana, hukum acara pidana, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

(3) Selain tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perampasan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga dilakukan terhadap:a. tindak pidana narkotika dan psikotropika;b. tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme;c. tindak pidana penyelundupan manusia;d. tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya;e. tindak pidana perdagangan orang; dan/atauf. tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

(1) Aset Tindak Pidana yang dapat dirampas meliputi:a. Aset hasil tindak pidana, termasuk yang telah dipindahtangankan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi atau harta kekayaan Orang, baik berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut;b. Aset yang digunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana berupa benda bergerak dan berwujud yang terkait langsung dengan tindak pidana;c. Aset hasil temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana; dan/ataud. Aset lain yang sah milik pelaku tindak pidana untuk membayar kerugian sebesar Aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara.

(2) Aset lain yang sah milik pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus mempertimbangkan nilai Aset tersebut berdasarkan prinsip kewajaran dan keseimbangan dengan nilai kekurangan atau ketidaksesuaian Aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara.

(3) Aset lainnya yang sah milik pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dirampas berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(4) Perampasan terhadap Aset yang telah difungsikan atau dialihkan menjadi fasilitas sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat banyak dilakukan dengan tidak mengubah fungsi Aset tersebut sehingga tetap dapat dipergunakan oleh masyarakat.