NADIKABAR.COM — Berbagai peristiwa politik kemarin yang menjadi sorotan, di antaranya DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang hingga Presiden Prabowo Subianto memuji kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

DPR setujui UU Pelindungan Ketenagakerjaan jelang tenggat MK

DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan untuk disahkan menjadi undang-undang, sekitar tiga pekan sebelum batas waktu yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Ke-9 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

"Kami menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" kata Ketua DPR RI Puan Maharani yang kemudian dijawab setuju oleh peserta rapat.

Kabakom: Presiden serahkan gugatan ijazah Gibran kepada MK

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menyatakan Presiden Prabowo Subianto menyerahkan keputusan terkait gugatan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada Mahkamah Konstitusi sebagai kewenangan yudikatif.

"Bapak Presiden mengatakan bahwa itu kewenangan daripada yudikatif," kata Syahganda dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Pernyataan itu menjawab sikap pemerintah menjelang pembacaan putusan perkara tersebut di Mahkamah Konstitusi (MK), termasuk kesiapan jika petitum pemohon dikabulkan.

Pimpinan DPR dan Kapolri temui aksi buruh usai RUU Ketenagakerjaan sah

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad didampingi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menemui buruh yang menggelar aksi demonstrasi di depan kompleks parlemen, Jakarta, Selasa, usai Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan disetujui DPR.

Bersama pimpinan DPR RI lainnya, yakni Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa, Dasco menyampaikan bahwa disetujuinya RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang merupakan janji dari DPR dan Presiden Prabowo Subianto.

"Semoga ke depan kerja sama antara buruh, pemerintah, pengusaha, dan DPR terus berjalan dengan lancar," kata Dasco di harapan aksi buruh menggunakan pengeras suara.

Puan: RUU Perampasan Aset diputus paling lambat 15 Desember

Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana ditargetkan rampung paling lambat 15 Desember 2026.

"Insya Allah selambat-lambatnya akan diputuskan pada tanggal 15 Desember yang akan datang," kata Puan dalam konferensi pers seusai Rapat Paripurna Ke-9 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR, Jakarta, Selasa.

Pernyataan tersebut disampaikan Puan setelah rapat paripurna menyetujui RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana menjadi RUU usul DPR.

Prabowo puji kinerja Satgas PKH, setor Rp52 T ke negara dalam dua tahun

Presiden Prabowo Subianto memuji kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang telah menyetorkan Rp52 triliun uang hasil denda dan penindakan ke negara dalam periode dua tahun pemerintahannya.

Di Kompleks Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Selasa, Presiden Prabowo menyaksikan penyerahan tahap ke-8 uang dan lahan dari Satgas PKH ke negara, yang masing-masing diwakili Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

"Acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp52 triliun. Itu sekitar 3 miliar dolar (AS) yang kita selamatkan dalam dua tahun," kata Presiden Prabowo saat acara penyerahan uang dan lahan dari Satgas PKH ke negara.