NADIKABAR.COM — Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti mengusulkan enam hal untuk diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan guna mencegah penyalahgunaan wewenang.
Dia menjelaskan enam hal itu mengatur mulai dari pembatasan sasaran, pelarangan tegas, kejelasan perintah, pencatatan yang tak boleh dihapus hingga pengaturan sanksi bagi pelanggaran pelaksanaan penyadapan.
"Kami memahami bahwa perhatian utama masyarakat dan juga perhatian daripada Komisi III DPR RI adalah bagaimana penyadapan ini tidak disalahgunakan," kata Dedy saat rapat dengan Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.
Dia menjelaskan poin pertama. yakni terkait pengaturan sasaran yang limitatif. Menurut dia, penyadapan harus hanya dilakukan untuk pencegahan gangguan keamanan dalam negeri, termasuk kejahatan berkadar ancaman tinggi.
Kedua, menurut Dedy, RUU itu harus mengatur tegas soal larangan agar penyadapan tidak digunakan di luar sasaran yang telah ditetapkan dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan, sesuai dengan aturan perundang-undangan.
Kemudian, dia mengatakan hal yang ketiga adalah mekanisme penyadapan harus berdasarkan perintah tertulis pimpinan dan ada jangka waktu yang ditentukan. Selama ini, Baintelkam biasanya melakukan penyadapan selama satu bulan.
"Kemudian tercatat, dengan tata caranya yang sifatnya kompartmentasi, yaitu pengusul sasaran, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknis terpisah. Ini sebagai sarana kontrol," ucap Dedy.
Poin yang keempat, dia mengatakan RUU juga harus mengatur pencatatan penggunaan sarana. Seluruh penggunaan sarana, kata dia, dicatat dan tidak boleh dirubah atau dihapus, dan dilaksanakan audit secara berkala.
"Yang kelima, pengawasan melalui pengawasan melekat oleh Kabaintelkam Polri serta oleh fungsi inspektorat dan fungsi Propam sebagaimana Pasal 19 Undang-Undang Polri," kata dia.
Terakhir, Dedy mengatakan RUU itu harus mengatur sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang soal penyadapan. Aturan itu, kata dia, bisa diberlakukan berdasarkan Pasal 258 KUHP dan PP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kode Etik Profesi Polri berdasarkan aturan Polri Nomor 7 Tahun 2022
"Hukumannya terberat adalah sampai dengan PTDH (pemecatan tidak dengan hormat), serta hukuman disiplin berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2003 yang sanksi tersebut berlaku bagi pelaksana maupun pemberi perintah," ujarnya.