Deddy pun menyinggung menteri yang ditengarai berada dalam pusaran kasus tetapi tak tersentuh reshuffle. Ia berharap menteri yang terlibat dalam perkara hukum juga diatensi kinerjanya di Kabinet Merah Putih.
"Masalah lainnya adalah ketika dalam reshuffle kali ini tidak juga menjawab pertanyaan publik terhadap menteri atau kepala lembaga yg ditengarai berada dalam pusaran kasus," ujar Deddy.
"Menurut saya penggantian pejabat tinggi juga harus menjawab keinginan publik terhadap pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang terjadi malah instansi yang tersangkut kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang tetap aman dan tidak diganti dengan pejabat yang lebih baik. Publik pasti berharap seperti itu dan menurut saya itu juga baik untuk citra Presiden," tambahnya.
Diketahui, Presiden Prabowo kembali merombak susunan menteri atau reshuffle kabinet kemarin. Tercatat, Prabowo telah melakukan reshuffle kabinet sebanyak tujuh kali sejak menjabat Presiden pada Oktober 2024.
Reshuffle kabinet Prabowo pertama kali dilakukan pada 19 Februari 2025. Kemudian berlanjut ke 8 September 2025.
