NADIKABAR.COM — Presiden Prabowo Subianto sedang mencari sosok Wakil Presiden baru usai Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Pengusaha menyampaikan harapan soal figur yang cocok untuk menggantikan Gibran.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menilai bagi dunia usaha sebenarnya hal yang paling penting saat ini adalah terjaganya stabilitas pemerintahan, serta kepercayaan pelaku usaha dan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia. Hal tersebut merupakan kebutuhan fundamental dunia usaha, terlepas dari siapa pun yang nantinya mengemban amanah sebagai wakil presiden.

Meski begitu, Shinta meminta agar wakil presiden berikutnya memiliki sejumlah kompetensi yang relevan dalam merespons situasi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari urusan domestik maupun global. Kompetensi tersebut adalah pemahaman yang kuat terhadap persoalan ekonomi dan pembangunan, kemampuan mendukung koordinasi lintas sektor, serta kapasitas membangun komunikasi yang konstruktif dengan berbagai pemangku kepentingan.

"Pemahaman mengenai tantangan yang dihadapi sektor riil, mulai dari investasi, daya saing industri, hingga penciptaan lapangan kerja, juga penting agar kebijakan pemerintah dapat diterjemahkan menjadi langkah yang efektif dan responsif terhadap kondisi di lapangan," sebut Shinta kepada NadiKabar, Senin (16/11/2026).

Pengusaha memahami secara konstitusional wakil presiden memiliki fungsi membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kerangka tersebut, kontribusi wakil presiden terhadap agenda pembangunan ekonomi dapat diwujudkan melalui penguatan koordinasi dan dukungan terhadap implementasi berbagai kebijakan strategis sesuai dengan pembagian tugas dalam pemerintahan, salah satu yang utama adalah membantu pengusaha untuk mengatasi hambatan berusaha.

"Khususnya dalam mengatasi hambatan investasi dan kegiatan berusaha yang memerlukan penyelesaian lintas kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah," sebut Shinta.

Penguatan koordinasi tersebut diharapkan dapat membantu memastikan berbagai persoalan implementasi kebijakan di lapangan memperoleh tindak lanjut yang terukur, sehingga agenda reformasi struktural dan perbaikan iklim usaha dapat menghasilkan dampak nyata. Pada akhirnya, harapan dunia usaha adalah agar proses kenegaraan ini berjalan sesuai dengan ketentuan konstitusi, dengan tetap terjaganya kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan agenda pembangunan ekonomi nasional.

"Dunia usaha juga berharap berbagai kebijakan dan program pembangunan dapat terus menghasilkan dampak nyata melalui peningkatan investasi, produktivitas, dan perluasan kesempatan kerja," pungkas Shinta.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menambahkan figur wakil presiden yang dibutuhkan pengusaha bukan semata yang memiliki popularitas tinggi, tetapi yang dapat menjalankan fungsi koordinasi dan eksekusi secara efektif, salah satu yang harus diperhatikan adalah calon wakil presiden mesti memiliki kredibilitas di mata pelaku usaha, investor, dan pasar keuangan.

"Dalam kondisi global yang masih penuh ketidakpastian dan ruang fiskal yang makin terbatas, figur yang dipandang kompeten akan membantu menjaga kepercayaan pasar dan menekan premi risiko terhadap Indonesia. Dampaknya bisa terlihat pada biaya pendanaan pemerintah maupun biaya modal sektor swasta," sebut Yusuf Rendy.