NADIKABAR.COM — Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar ilmuwan dan masyarakat desa dilibatkan dalam kerja Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) yang rencananya akan dibentuk untuk mengelola ekosistem gambut dan mangrove di Tanah Air.

Saat memberikan keterangan kepada wartawan usai rapat terbatas (ratas) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis malam, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyampaikan bahwa pelibatan para ilmuwan merupakan bagian dari upaya memperkuat kebijakan pengelolaan gambut berbasis pengetahuan dan hasil penelitian.

"Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, kemudian izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah," kata Brian.

Ia mengatakan bahwa Presiden Prabowo dalam ratas pada hari ini memutuskan membentuk BPGMN yang akan diperkuat dengan dukungan para ilmuwan dan peneliti.

Pengelolaan gambut akan didukung pemetaan yang lebih komprehensif untuk mengidentifikasi karakteristik dan potensi lahan, termasuk menentukan kawasan yang sesuai untuk budidaya tanaman, perikanan, maupun pemanfaatan lainnya. Hal itu sebagai bagian dari upaya mencegah kebakaran berulang di ekosistem penting tersebut.

Presiden juga menyinggung pentingnya menggunakan pengetahuan dan kearifan lokal sebagai referensi dalam pengelolaan gambut serta keterlibatan masyarakat dalam pencegahan, merujuk kepada Masyarakat Peduli Api (MPA) yang selama ini sudah berjalan. Berdasarkan laporan hasil kajian yang disampaikan para ahli, masyarakat yang berada paling dekat dengan lokasi kejadian memiliki peran penting dalam melakukan respons awal secara cepat dan efektif.

Aspek edukasi turut menjadi perhatian, termasuk melalui sekolah dan pengembangan kurikulum mengenai pentingnya menjaga lahan gambut serta mencegah kebakaran. Lebih lanjut, menurut Brian, Presiden meminta agar riset, penelitian, dan kajian mengenai gambut terus dilanjutkan untuk mendukung pengelolaan lahan gambut Indonesia secara optimal.

"Intinya ke depan lahan gambut di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 33 juta hektare itu bisa dioptimalkan, bisa dimanfaatkan. Di satu sisi dia memproduksi sesuatu yang cocok tetapi di sisi lain yang jauh lebih penting adalah dengan adanya pengelolaan maka pencegahan itu bisa dilakukan dengan lebih baik," kata Brian.

Hal serupa juga disampaikan oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang mengatakan pembentukan BPGMN bertujuan sebagai bagian dari pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terutama di ekosistem gambut.

Raja Antoni menyatakan bahwa basis kinerja badan itu akan dilakukan di tingkat desa agar masyarakat di akar rumput dapat berdaya dapat melakukan pencegahan kebakaran.

Ia memastikan bahwa kinerja lembaga itu tidak akan tumpang tindih dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Menyatakan bahwa berbeda dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang sebelumnya sudah dibubarkan, anggaran lembaga baru itu tidak akan berada di bawah Kemenhut tapi langsung di bawah Presiden.

Terkait para ilmuwan yang akan dilibatkan, Menhut mengatakan belum dapat memastikan apakah mereka akan menjadi pejabat di institusi baru tersebut atau menjadi pemberi masukan kebijakan.

"Tentu terserah Pak Presiden ya. Tapi kalau saya pribadi sangat baik kalau kita punya panel ahli atau apa pun namanya yang mereka dengan kontribusi keilmuan mereka akan menjaga roh pertemuan yang tadi diselenggarakan oleh Bapak Presiden," demikian Raja Juli Antoni.