Selain mengatur pembagian keuntungan dari sektor pertambangan, Prabowo juga menegaskan seluruh kegiatan ekspor harus dilakukan melalui satu pintu, yaitu lembaga yang ditunjuk pemerintah.
Menurutnya, mekanisme ini diperlukan supaya negara dapat mengawasi seluruh aktivitas ekspor dan mencegah manipulasi laporan jumlah barang yang dikirim ke luar negeri.
Dengan sistem ini, kata Prabowo, jumlah barang yang dilaporkan harus sesuai dengan volume ekspor sebenarnya. Ia mencontohkan, apabila perusahaan mengekspor 100 ton komoditas, jumlah yang dilaporkan kepada negara juga harus 100 ton, bukan hanya 50 ton atau 30 ton.
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh lagi kecolongan dalam pengawasan kegiatan ekspor.
"Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu, yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk, sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ekspor 100 ton ya, laporan 100 ton jangan 100 ton, laporannya 50 ton atau 30 ton," tuturnya.
