NADIKABAR.COM — Presiden Prabowo Subianto mendapat laporan dari pakar di pemerintahan bahwa terdapat kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sekitar 30% belanja barang dan jasa pemerintah diperkirakan hangus akibat penggelembungan anggaran hingga korupsi.

"Belanja barang dan jasa dari APBN kita sekitar Rp 1.200 triliun, dari Rp 1.200 triliun diperkirakan 30% hangus karena mark up, penggelembungan alias korupsi," kata Prabowo saat memberikan sambutan dalam Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (14/11/2026).

Prabowo berjanji akan membenahi belanja negara. Jika belanja bisa diatur dengan baik, negara bisa hemat Rp 400 triliun.

"Jadi, kalau kita bisa atur ini berarti kita bisa hemat Rp 400 triliun, dan saya buktikan sebentar lagi akan saya kumpulkan semua gubernur dan semua bupati, dalam waktu dekat saya akan tambah biaya, tapi biayanya harus diarahkan," jelasnya.

Menurutnya, belanja barang dan jasa pemerintah selama ini belum efisien karena masing-masing daerah hingga kementerian melakukan pengadaan sendiri-sendiri. Dia mencontohkan pengadaan barang di berbagai daerah secara terpisah, meskipun barang yang dibeli sama, sehingga harga barang serupa bisa berbeda jauh di setiap daerah.

Prabowo juga menyoroti pengadaan obat di rumah sakit. Dia menyebut obat dengan jenis yang sama bisa memiliki puluhan variasi harga karena masing-masing rumah sakit beli sendiri.

"Belanja barang, belanja jasa, di Indonesia sekarang tidak pakai logika. Masing-masing provinsi, masing-masing kabupaten belanja sendiri-sendiri barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda. Setiap rumah sakit beli obat sendiri-sendiri. Jadi ada obat yang sama, tapi harganya 20-30 harga berbeda. Ini ingin kita rasionalkan, jadi satu belanja," terangnya.

Prabowo ingin sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah dirasionalisasi melalui pembelian terpusat, sehingga seluruh instansi pemerintah dapat membeli barang dengan harga, spesifikasi, dan kualitas yang sama. Menurut Prabowo, sistem tersebut bisa menghemat anggaran hingga 40%.

"Ini ingin kita rasionalkan, jadi satu belanja. Tidak ada 500 kabupaten belanja sendiri-sendiri, tidak ada sekian puluh kementerian belanja sendiri-sendiri. Semua uang rakyat harus dibelanjakan dengan harga yang sama, dengan spesifikasi yang sama, dengan kualitas yang sama. Ternyata kita bisa menghemat 40% kira-kira," pungkasnya.