NADIKABAR.COM — Rapor merah boleh diberikan kepada siapa pun. Tak ada pengecualian, termasuk kepada presiden dan pemerintahannya. Hanya saja, rapor tanpa kelas dan parameter yang jelas, siswa yang mewakili, dan alat ukur yang teruji, itu bukanlah evaluasi yang kokoh. Hal itu berisiko menjadi opini yang diberi angka, lalu dibesarkan menjadi vonis politik. Bahaya dan berisiko sekali.
Itulah kesan setelah membaca dua artikel dalam laporan khusus RayaTimes: tulisan Ardian Taufik Gesuri mengenai hasil survei RayaTimes dan tulisan Dhimam Abror Djuraid berjudul “Survei sebagai Senjata Politik”. Keduanya tampil dalam narasi tajam. Namun, ketika metodologi dan jalan argumentasinya dibuka, maka sebagian ketajamannya justru terasa hampa. Seolah terlihat mengiris, tetapi ujung pisaunya tidak seluruhnya menyentuh fakta yang hendak dibuktikan.
Ulasan ini tidak berpendapat bahwa Presiden harus kebal terhadap survei. Sebaliknya, pemerintahan yang percaya diri harus berani membaca hasil yang menyenangkan maupun yang getir. Namun, bersedia mendengar kritik tidak berarti semua angka harus diterima dengan bobot yang sama. Survei nasional acak terhadap sekitar 1.200 responden tidak dapat disejajarkan dengan jajak pendapat daring terhadap 205 orang yang memilih sendiri untuk menjawab.
Survei RayaTimes dilakukan secara daring pada 13–18 Oktober 2026. Dari 205 respondennya, 184 orang atau 89,8 persen menyatakan tidak puas, 6,3 persen netral, dan hanya delapan orang atau 3,9 persen merasa puas. Temuan itulah yang kemudian dibingkai sebagai “rapor merah” dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran. Simplistis sekali, bukan?
Masalah pertama dan paling mendasar adalah siapa yang sebenarnya diwakili oleh 205 responden itu. Mereka tidak dipilih secara acak dari seluruh penduduk Indonesia, itu jelas. Tidak dijelaskan juga secara memadai dari mana tautan survei disebarkan, siapa yang melihatnya, siapa yang terdorong menjawab, serta bagaimana komposisi wilayah, usia, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan pilihan politik mereka. Banyak pertanyaan hanya menerawang tanpa jawaban.
Leslie Kish, ahli statistik kelahiran Hungaria yang kemudian menjadi profesor di University of Michigan, dalam buku klasik Survey Sampling menjelaskan bahwa sampel dapat berbicara mewakili populasi apabila setiap anggota populasi mempunyai peluang terpilih yang diketahui. Itulah dasar pengambilan sampel probabilitas. Dalam survei sukarela di internet, seperti dilakukan RayaTimes, peluang itu tidak diketahui. Orang yang marah, kecewa, atau sudah memiliki sikap politik kuat biasanya lebih terdorong mengisi dibandingkan warga yang netral.
Karena itu, angka 89,8 persen hanya sah dibaca sebagai 184 dari 205 peserta survei RayaTimes yang tidak puas. Ia tidak boleh bermetamorfosis menjadi 89,8 persen rakyat Indonesia. RayaTimes sendiri sebenarnya mengakui sampelnya tidak acak dan hasilnya tidak dapat digunakan untuk menyatakan mayoritas penduduk Indonesia tidak puas. Pengakuan tersebut jujur, tetapi sekaligus meruntuhkan daya generalisasi judul besarnya.
