Lalu bagaimana dengan artikel Dhimam Abror? Ada tiga persoalan utama. Pertama, tesis bahwa survei telah menjadi “senjata politik” tidak dibuktikan dengan kasus yang konkret. Siapa yang memesan, siapa yang membayar, pertanyaan mana yang diarahkan, hasil apa yang disembunyikan, dan kebijakan mana yang dibenarkan melalui survei? Tanpa rantai bukti itu, “senjata politik” baru tak lebih sebuah metafora memikat namun sesungguhnya hampa.
Kedua, artikel tersebut mencampur pembentukan citra dengan kepalsuan realitas. Konsep simulakra Jean Baudrillard, filsuf dan sosiolog Prancis, dapat menjelaskan bagaimana citra diproduksi media. Namun, konsep itu tidak otomatis membuktikan bahwa kerja, blusukan, atau kedekatan seorang pemimpin dengan rakyat semuanya palsu. Klaim tentang citra harus diuji dengan capaian, dampak kebijakan, serta pengalaman masyarakat—bukan ditetapkan melalui label filsafat.
Ketiga, terdapat ironi: tulisan itu mengingatkan bahwa survei bukan kebenaran mutlak, tetapi rangkaian laporannya justru mengangkat jajak pendapat nonacak 205 orang menjadi rapor merah. Pierre Bourdieu, sosiolog Prancis dan profesor di Collège de France, dalam esainya L’opinion publique n’existe pas mengingatkan bahwa survei dapat “membuat” opini publik ketika peneliti menganggap semua orang mempunyai pendapat, semua jawaban bernilai sama, dan semua orang menyetujui masalah apa yang layak ditanyakan. Howard Schuman dan Stanley Presser, dua pakar metodologi survei Amerika, juga membuktikan bahwa bentuk, urutan, konteks, dan nada pertanyaan dapat mengubah jawaban responden.
Artikel ini tidak menolak kritik RayaTimes. Keracunan dalam MBG harus ditekan menuju nol. SPPG bermasalah harus ditutup atau diperbaiki. Korupsi harus dihukum. KDMP yang hanya berdiri di atas kertas harus dibuat berusaha secara nyata. Sekolah Rakyat harus diuji dari perubahan hidup siswanya. Dukungan kepada Presiden bukan tepuk tangan tanpa koreksi. Bukan itu.
Namun, kritik pun wajib berlaku adil terhadap data. Jangan angka kecil dibesarkan, kelompok terbatas disulap menjadi rakyat, dan persepsi dipasarkan sebagai realitas nasional. Saya mendukung survei yang disiplin, transparan, dan berani masuk langsung kepada penerima manfaat.
Sebab tujuan survei bukan merendahkan atau meninggikan penguasa. Tujuannya menemukan kenyataan. Bersamaan dengan itu, kenyataan terlalu penting untuk diserahkan kepada 205 orang yang tidak pernah dimaksudkan mewakili Indonesia. Setuju, bukan?
*) Dr Ramadhan Pohan, MIS, pengamat, wartawan senior, mantan Pimpinan Komisi I DPR RI
