Masalah kedua, ketidakjelasan antara sasaran program dan responden yang ditanya. Sebanyak 73,2 persen peserta disebut tidak merasakan manfaat MBG, sedangkan 77,1 persen tidak merasakan manfaat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pertanyaannya: apakah mereka atau anaknya penerima MBG? Apakah mereka tinggal di desa dengan koperasi yang telah beroperasi? Apakah mereka anggota, pemasok, pembeli, petani, atau pelaku UMKM yang berhubungan dengan koperasi tersebut?
Jika bukan penerima program, jawaban “tidak merasakan manfaat” merupakan sesuatu yang wajar. Namun, jawaban itu tidak membuktikan programnya tidak bermanfaat. Mengukur manfaat MBG mestinya melibatkan murid, orang tua, guru, ahli gizi, pekerja SPPG, pemasok lokal, dan sekolah penerima. Mengukur Sekolah Rakyat harus mendengar siswa dari keluarga miskin, orang tua, guru, serta anak yang sebelumnya putus sekolah. Menilai KDMP harus masuk ke desa, menemui anggota koperasi, petani, nelayan, pedagang kecil, serta membedakan koperasi yang baru berbadan hukum dari koperasi yang benar-benar telah beroperasi.
Pemerintah mencatat MBG telah menjangkau sekitar 62 juta penerima manfaat. Badan Gizi Nasional pada Oktober 2026 mencatat sekitar 57,49 juta penerima, lebih dari satu juta tenaga kerja, dan 26.385 SPPG; perbedaan angka dapat muncul karena tanggal pemutakhiran data yang berbeda. Sekolah Rakyat telah berkembang menjadi 166 sekolah di 34 provinsi. Pemerintah juga telah membentuk kelembagaan 80.081 KDMP/KKMP, meskipun jumlah koperasi yang sungguh-sungguh operasional tentu harus terus diverifikasi dan tidak boleh disamakan dengan jumlah badan hukum.
Justru kelompok-kelompok penerima itulah yang perlu dijadikan sampel khusus. Jangan bertanya kepada orang yang tidak menerima makan tentang rasa dan kebermanfaatannya, kemudian menyimpulkan makanannya tidak berguna. Itu bias.
Secara internasional, program makan sekolah bukan gagasan aneh. World Food Programme mencatat sedikitnya 466 juta anak memperoleh makanan sekolah di berbagai negara. Bank Dunia menemukan manfaatnya membentang luas dari pendidikan, perlindungan sosial, kesehatan, hingga pasar pertanian lokal, dengan perkiraan manfaat ekonomi 7 sampai 35 dolar AS untuk setiap satu dolar investasi, tergantung konteks dan mutu pelaksanaan. Bukti mengenai kehadiran sekolah relatif kuat, sedangkan bukti mengenai beberapa hasil gizi masih beragam. Artinya, MBG tidak boleh dipuja tanpa evaluasi, tetapi juga tidak patut dihakimi hanya melalui persepsi responden yang belum tentu menerimanya. Jadinya rancu.
Masalah ketiga ialah hasil RayaTimes terlalu jauh dari survei-survei nasional pada periode berdekatan. SMRC mencatat kepuasan kepada Presiden sebesar 44,5 persen. Poltracking menemukan kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran 55,3 persen, sedangkan Parameter Politik Indonesia mencatat 65,4 persen. Objek pertanyaan dan metodologinya memang berbeda, tetapi seluruhnya jauh dari angka 3,9 persen versi peserta survei RayaTimes.
Perbedaan itu tidak berarti pemerintah boleh menepuk dada. Angka 44,5 sampai 65,4 persen tetap mengirimkan peringatan tentang ekonomi rumah tangga, pekerjaan, hukum, korupsi, dan kualitas implementasi program. Namun, peringatan berbeda dari vonis. RayaTimes juga hanya melakukan satu kali pengukuran, sehingga tidak dapat menyimpulkan tren penurunan tanpa data pembanding dengan metode dan pertanyaan yang sama.
