NADIKABAR.COM — Praktisi hukum Abdul Wakil Kamal menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait persyaratan pendidikan.
“Jadi pihak yang bersengketa itu Pak Subhan dan Dikdasmen. Jadi yang dapat mengajukan (PK) itu adalah para pihak,” kata Abdul dalam konferensi pers Aliansi Kolektif Masyarakat Sipil (AKSI) di Formappi, Jakarta, Rabu.
Abdul menjelaskan hak mengajukan PK dalam perkara tersebut berada pada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam sengketa, yakni advokat Subhan dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Menurut dia, Subhan selaku pihak yang memenangkan perkara tidak memiliki alasan untuk mengajukan PK. Sementara itu, Kemendikdasmen sebagai pihak yang terlibat dalam sengketa memiliki kemungkinan untuk mengajukan upaya hukum tersebut.
Abdul menilai Gibran tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak menjadi pihak dalam perkara tersebut dan tidak pernah mengajukan diri sebagai tergugat intervensi dalam persidangan di PTUN.
“Gibran enggak punya hak, karena itu bukan pihak. Tidak pernah mengajukan tergugat intervensi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” ujarnya.
