Praktisi hukum nilai Gibran tak punya kedudukan hukum ajukan PK

Dalam rapat tersebut, sedikitnya 120 anggota DPR mengusulkan penggunaan HMP yang diproyeksikan menjadi pintu masuk proses pemakzulan Gibran.

Para pengusul menilai Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait keabsahan dokumen pendidikan sekolah menengah atas miliknya.

Sebanyak 120 anggota DPR pengusul HMP terdiri atas 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 11 anggota Fraksi Partai Golkar, 11 anggota Fraksi Partai Gerindra, 19 anggota Fraksi Partai NasDem, 18 anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, 28 anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, satu anggota Fraksi Partai Amanat Nasional, dan 18 anggota Fraksi Partai Demokrat.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan usulan tersebut telah memenuhi persyaratan sehingga akan diteruskan kepada rapat pimpinan DPR untuk dikaji lebih lanjut.

Selanjutnya, usulan HMP akan dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) sebelum dibawa ke rapat paripurna DPR yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11).