Ia juga merujuk pada keterangan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengenai sikap Kemendikdasmen yang disebut tidak akan mengajukan PK dan akan melaksanakan putusan pengadilan.

Abdul berharap putusan tersebut segera ditindaklanjuti, termasuk pencabutan surat keputusan (SK) yang menjadi bagian dari polemik persyaratan pendidikan, agar persoalan serupa tidak kembali muncul.

Ia menilai kepastian pelaksanaan putusan pengadilan diperlukan untuk mencegah polemik hukum serupa terulang.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi AKSI yang juga membahas perkembangan pengajuan hak menyatakan pendapat (HMP) di DPR terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sebelumnya, pimpinan DPR menggelar rapat bersama perwakilan lintas fraksi partai politik untuk membahas usulan penggunaan HMP terkait Gibran.