NADIKABAR.COM — Praktisi hukum Abdul Wakil Kamal menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait persyaratan pendidikan.
“Jadi pihak yang bersengketa itu Pak Subhan dan Dikdasmen. Jadi yang dapat mengajukan (PK) itu adalah para pihak,” kata Abdul dalam konferensi pers Aliansi Kolektif Masyarakat Sipil (AKSI) di Formappi, Jakarta, Rabu.
Abdul menjelaskan hak mengajukan PK dalam perkara tersebut berada pada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam sengketa, yakni advokat Subhan dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Menurut dia, Subhan selaku pihak yang memenangkan perkara tidak memiliki alasan untuk mengajukan PK. Sementara itu, Kemendikdasmen sebagai pihak yang terlibat dalam sengketa memiliki kemungkinan untuk mengajukan upaya hukum tersebut.
Abdul menilai Gibran tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak menjadi pihak dalam perkara tersebut dan tidak pernah mengajukan diri sebagai tergugat intervensi dalam persidangan di PTUN.
“Gibran enggak punya hak, karena itu bukan pihak. Tidak pernah mengajukan tergugat intervensi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” ujarnya.
Ia juga merujuk pada keterangan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengenai sikap Kemendikdasmen yang disebut tidak akan mengajukan PK dan akan melaksanakan putusan pengadilan.
Abdul berharap putusan tersebut segera ditindaklanjuti, termasuk pencabutan surat keputusan (SK) yang menjadi bagian dari polemik persyaratan pendidikan, agar persoalan serupa tidak kembali muncul.
Ia menilai kepastian pelaksanaan putusan pengadilan diperlukan untuk mencegah polemik hukum serupa terulang.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi AKSI yang juga membahas perkembangan pengajuan hak menyatakan pendapat (HMP) di DPR terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sebelumnya, pimpinan DPR menggelar rapat bersama perwakilan lintas fraksi partai politik untuk membahas usulan penggunaan HMP terkait Gibran.
Dalam rapat tersebut, sedikitnya 120 anggota DPR mengusulkan penggunaan HMP yang diproyeksikan menjadi pintu masuk proses pemakzulan Gibran.
Para pengusul menilai Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait keabsahan dokumen pendidikan sekolah menengah atas miliknya.
Sebanyak 120 anggota DPR pengusul HMP terdiri atas 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 11 anggota Fraksi Partai Golkar, 11 anggota Fraksi Partai Gerindra, 19 anggota Fraksi Partai NasDem, 18 anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, 28 anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, satu anggota Fraksi Partai Amanat Nasional, dan 18 anggota Fraksi Partai Demokrat.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan usulan tersebut telah memenuhi persyaratan sehingga akan diteruskan kepada rapat pimpinan DPR untuk dikaji lebih lanjut.
Selanjutnya, usulan HMP akan dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) sebelum dibawa ke rapat paripurna DPR yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11).
