NADIKABAR.COM — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menindak tegas pengusaha yang tidak mematuhi ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 yang telah ditetapkan.
"Kalau kemudian ada yang tidak menjalankan, maka ya Pemerintah DKI Jakarta akan mengambil sikap tegas terhadap hal itu," ujar Pramono di Jakarta Utara, Jumat (20/11).
Pramono mengatakan kesepakatan mengenai UMP tidak akan pernah bulat atau disetujui seluruh pihak, entah itu dari buruh maupun pengusaha.
Kendati demikian, Pramono mengaku keputusan terkait penetapan UMP 2027 sudah merupakan hal terbaik yang bisa dilakukan Pemprov DKI Jakarta.