Menurut Pramono, obligasi merupakan salah satu alternatif pembiayaan atau creative financing yang dapat digunakan Pemprov DKI. Namun, dia menyadari pelaksanaannya tetap bergantung pada keputusan pemerintah pusat.
"Artinya, apa pun yang dilakukan kita sebagai alternatif creative financing itu memang saya menyadari kalau kemudian pemerintah pusat belum menyetujui pada saat ini," tuturnya.
Pramono mengatakan kondisi anggaran tiap daerah berbeda. Dia menyebut tidak semua pemerintah daerah memiliki kapasitas anggaran seperti DKI Jakarta.
"Kenapa? Tidak semua daerah mempunyai budget atau anggaran seperti DKI," katanya.
Pramono menilai obligasi dapat menjadi salah satu penguat pembiayaan bagi DKI Jakarta apabila mendapat persetujuan pemerintah pusat. Dia menekankan penerbitan obligasi tidak boleh justru menjadi beban bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.