NADIKABAR.COM — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta jajarannya agar segera menyelesaikan proyek yang telah direncanakan agar realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak menumpuk pada akhir tahun.

Dalam konferensi pers Realisasi APBD Triwulan III tahun 2026 di Balai Kota, realisasi belanja APBD DKI Jakarta tercatat baru mencapai Rp40,40 triliun atau 54,39 persen dari pagu anggaran sebesar Rp74,29 triliun hingga 30 September 2026.

"Saya secara khusus telah meminta kepada perangkat daerah untuk segera menyelesaikan kegiatan sehingga tidak menumpuk di ujung tahun," kata Pramono dalam kegiatan tersebut, Rabu.

Menurut Pramono, kegiatan belanja daerah kerap kali terjadi pada akhir tahun. Hal itu menjadi kebiasaan yang sering kali terjadi baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Ia menilai kegiatan yang baru dikebut menjelang akhir tahun dapat menyebabkan penumpukan pekerjaan pada November dan Desember.

"Karena ini selalu menjadi tradisi baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, semuanya ditumpuk di ujung tahun, apakah November, Desember, dan sebagainya," ungkap Pramono.

Untuk itu, Pramono meminta jajarannya agar pekerjaan dapat diselesaikan secara bertahap sejak APBD ditetapkan di awal tahun.

Dalam kesempatan yang sama, Pramono memaparkan realisasi pendapatan daerah DKI Jakarta hingga 30 September 2026 mencapai Rp44,98 triliun atau 62,95 persen dari target Rp71,45 triliun.

Ia menyebutkan sebagian besar pendapatan daerah Jakarta bersumber dari penerimaan pajak. Sementara itu, penerimaan pembiayaan daerah mencapai Rp6,46 triliun atau 64,43 persen dari target Rp9,88 triliun.

Adapun pengeluaran pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp2,02 triliun atau 28,74 persen dari pagu Rp7,04 triliun.

Pramono menegaskan keterbukaan informasi mengenai realisasi APBD merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat.

Baginya, penggunaan anggaran tidak hanya dinilai dari besarnya pendapatan dan belanja, tetapi juga dari manfaatnya bagi warga Jakarta.

Ia pun berharap transparansi pengelolaan anggaran dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan di Jakarta.

"Apakah layanan publik di Jakarta menjadi semakin baik? Apakah kegiatan ekonominya juga semakin baik dan transparan? Apakah pembangunannya juga menjawab kebutuhan warga?" kata Pramono.