Menurut Ima, pembangunan Jakarta membutuhkan dukungan pembiayaan yang kuat agar berbagai proyek strategis dapat berjalan sesuai perencanaan. Karena itu, Pemprov DKI perlu mengembangkan skema pembiayaan inovatif dan tidak hanya mengandalkan sumber pendanaan konvensional.
Salah satu alternatif yang disiapkan ialah penerbitan Obligasi Daerah untuk memperluas sumber pendanaan dan mempercepat pembangunan infrastruktur di Jakarta.
"Dalam rangka membiayai pembangunan infrastruktur dan mengakselerasi pembangunan di Provinsi DKI Jakarta, perlu diselenggarakan pembangunan yang berkelanjutan serta berdaya saing dengan memastikan ketersediaan sumber pembiayaan yang memadai, inovatif, dan berkelanjutan, salah satunya melalui penerbitan Obligasi Daerah," jelasnya.
Pembentukan Dana Cadangan Daerah diharapkan dapat membantu Pemprov DKI mengantisipasi kewajiban pembayaran pokok obligasi saat jatuh tempo. Dana tersebut nantinya dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Melalui penataan regulasi, rencana IPO, dan penguatan kapasitas fiskal, Pemprov DKI berupaya meningkatkan profesionalisme pengelolaan BUMD sekaligus menjaga kendali atas aset strategis milik daerah.
