NADIKABAR.COM — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan menggelar rapat secara langsung di 44 kecamatan Jakarta mulai pekan depan. Rapat tersebut digelar untuk mendengar dan menggali persoalan di tingkat bawah yang selama ini dinilai belum sepenuhnya sampai ke telinga gubernur.
Pramono mengatakan rapat akan dihadiri camat, lurah, wali kota atau bupati, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, hingga jajaran asisten gubernur. Dalam pertemuan itu, camat akan mempresentasikan berbagai persoalan yang terjadi di wilayahnya.
"Jakarta ini punya 44 kecamatan, 267 kelurahan. Sering kali karena hierarki yang begitu panjang, persoalan di bawah itu sampai ke gubernur terlambat dan persoalannya sudah lewat," kata Pramono di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (30/10/2026).
Pramono ingin menjadikan rapat di kecamatan sebagai tradisi baru dalam pemerintahan DKI Jakarta. Dengan begitu, para lurah dan camat memiliki kesempatan menyampaikan langsung berbagai persoalan yang membutuhkan penyelesaian.
"Saya ingin memulai tradisi baru bahwa rapat diadakan di kecamatan yang mempresentasikan adalah camat, tetapi diikuti oleh seluruh lurah bersama dengan wali kota atau bupati, OPD terkait, dan empat asisten yang ada," ujarnya.
Harapannya melalui rapat tersebut, persoalan yang selama ini tidak pernah sampai kepada gubernur dapat diketahui secara langsung. Dengan demikian, penyelesaian masalah bisa diputuskan bersama jajaran terkait tanpa harus melalui rantai birokrasi yang panjang.
"Kalau itu dilakukan, saya yakin persoalan-persoalan yang selama ini tidak pernah sampai ke telinga gubernur pasti akan saya dengar. Karena kecamatannya juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan," jelasnya.
Pramono memastikan rapat perdana akan dimulai pekan depan. Dalam satu pekan akan ada tiga kecamatan yang menjadi lokasi pertemuan.
"Pokoknya minggu depan itu tiga kecamatan malahan," ungkapnya.
Pramono menjelaskan lurah memiliki peran penting karena menjadi ujung tombak pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Menurutnya, berbagai persoalan pelayanan publik hingga ketidakpuasan warga kerap muncul di tingkat kelurahan.
"Kenapa lurah? Lurah adalah ujung terbawah pemerintahan. Karena di lurah itulah banyak sekali sebenarnya perizinan, peraturan-peraturan yang ada pada level itu," tuturnya.
Pramono ingin mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan, bukan hanya berdasarkan laporan yang diterima pemerintah provinsi. Terlebih, laporan pengaduan masyarakat melalui aplikasi JAKI terkait kelurahan disebutnya mengalami penurunan.
"Tetapi saya melihat bahwa sekarang ini, walaupun laporan di JAKI tentang kelurahan itu menurun, tetapi saya ingin tahu yang sebenarnya. Jangan kemudian laporannya hanya yang baik-baik saja. Saya secara langsung ingin tahu dari bawah," imbuhnya.
