NADIKABAR.COM — Perusahaan listrik negara Indonesia dan Korea Selatan, PT PLN (Persero) dan Korea Electric Power Corporation (KEPCO), menghadapi persoalan serupa dalam mendorong transisi energi.
Ketergantungan pada penjualan listrik, tekanan keuangan, hingga tarif listrik yang diatur pemerintah menjadi tantangan bagi kedua perusahaan untuk memperluas penggunaan energi terbarukan.
Direktur Program Transformasi Sistem Energi Institute for Essential Services Reform (IESR) Deon Arinaldo mengatakan ketergantungan PLN terhadap subsidi dan kompensasi pemerintah membuat perusahaan memiliki ruang gerak terbatas untuk menjalankan transisi energi.
Kondisi tersebut juga memengaruhi sikap PLN terhadap kehadiran sumber listrik terbarukan di luar pembangkit yang dikelolanya.
"Kalau melihat pendapatan PLN, 30 persen berasal dari subsidi dan kompensasi pemerintah. Sementara itu, 70 persen lainnya berasal dari penjualan listrik yang bisa mereka kendalikan," ujar Deon dalam workshop Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea (IKJN) di Jakarta, Jumat (30/10).
Situasi tersebut membuat PLN cenderung mempertahankan pangsa pasar penjualan listriknya. Menurut Deon, semakin banyak pelanggan yang memenuhi kebutuhan listrik sendiri melalui energi terbarukan, semakin kecil pula potensi penjualan listrik PLN.
Hal itu antara lain tercermin dari pembatasan kuota pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap. PLN berpotensi kehilangan penjualan ketika pelanggan memasang PLTS atap atau ketika sektor industri memilih memasok kebutuhan listriknya sendiri menggunakan energi terbarukan.
Di sisi lain, ketergantungan terhadap subsidi dan kompensasi juga membatasi kemampuan keuangan PLN untuk membiayai investasi yang dibutuhkan. Deon menyebut kondisi tersebut menciptakan persoalan sistemik, yakni PLN ingin mempertahankan pangsa pasar, tetapi kemampuan finansialnya belum cukup kuat untuk melakukan investasi besar.
Salah satu investasi penting adalah pembangunan jaringan listrik. Namun, dalam skema bisnis saat ini, jaringan lebih banyak dipandang sebagai beban biaya karena tidak menghasilkan pendapatan sebesar pembangkitan dan penjualan listrik.
"PLN ingin mempertahankan pangsa pasar sebesar mungkin, tetapi kondisi keuangannya tidak cukup baik untuk melakukan investasi yang diperlukan. Dari sudut pandang PLN, investasi jaringan hanya menjadi biaya, sementara hal yang menghasilkan uang adalah pembangkitan dan penjualan listrik," jelas Deon.
Ia juga menyoroti besarnya ketergantungan PLN terhadap anggaran negara.
Dengan porsi subsidi dan kompensasi mencapai 30 persen dari pendapatan pada 2024, sementara laba bersih perusahaan hanya sekitar 3 persen, kondisi tersebut dinilai berisiko apabila dukungan pemerintah terganggu.
Deon memperkirakan porsi pendapatan dari subsidi dan kompensasi berpotensi meningkat, meski angka tahun ini baru dapat dipastikan setelah laporan anggaran negara tersedia.
Menurutnya, penyesuaian tarif listrik secara bertahap perlu dipertimbangkan untuk memperbaiki kondisi keuangan sektor kelistrikan. Namun, kebijakan tersebut tidak mudah dilakukan karena daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi belum tentu mendukung kenaikan tarif.
