"Tadi saya sudah mendapatkan laporan, masing-masing sekarang ini posisinya masih bertahan pada alfa yang diyakini," ujar Pramono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (18/11).

Maka dari itu, Pramono mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan berperan sebagai penengah guna memfasilitasi musyawarah agar bisa terjadi.

Kemudian, ia juga menyampaikan batas waktu penetapan hasil pembahasan UMP DKI Jakarta pada Jumat (20/11) mendatang.

"Pemerintah DKI Jakarta sebagai mediator utama untuk pembahasan ini yang dikoordinasikan oleh Asisten Keuangan dan juga Dinas Tenaga Kerja, mudah-mudahan hari Jumat besok sudah bisa memberikan kepastian laporan kepada saya," terangnya.