NADIKABAR.COM — Presiden Polandia Karol Nawrocki kembali memveto rancangan undang-undang (RUU) yang mengimplementasikan ketentuan utama Undang-Undang Layanan Digital (Digital Services Act) Uni Eropa pada Jumat (13/11).
Veto tersebut merupakan yang kedua kalinya, sehingga menjadi hambatan baru bagi pemerintahan Perdana Menteri (PM) Polandia Donald Tusk.
UU tersebut bertujuan memberikan kewenangan kepada regulator untuk memerintahkan penghapusan atau pemblokiran konten ilegal di internet, termasuk ancaman kriminal dan hasutan untuk melakukan kekerasan.
Nawrocki, yang merupakan sekutu partai oposisi nasionalis Law and Justice, berpendapat bahwa langkah-langkah yang diusulkan akan memberikan kendali berlebihan terhadap pejabat pemerintah atas kebebasan berekspresi.
"Bukan tugas seorang pejabat untuk memutuskan apakah suatu konten tertentu merupakan tindak pidana atau bukan. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pengadilan independen," kata Nawrocki dalam sebuah pernyataan video, Jumat.
Dia juga menuding pemerintah memanfaatkan insiden penikaman yang terjadi baru-baru ini di sejumlah sekolah di Polandia untuk membenarkan pembatasan baru terhadap kebebasan berekspresi di internet.
PM Tusk menolak kritik tersebut dengan menyatakan bahwa melindungi anak-anak dari pelaku kejahatan di dunia maya harus menjadi prioritas yang melampaui perbedaan politik.
"Melindungi anak-anak dari pelaku kejahatan di dunia maya. Sulit membayangkan persoalan yang lebih penting dan seharusnya menyatukan masyarakat lintas perbedaan politik. Namun, dia (Nawrocki) justru memvetonya," kata Tusk di platform X.
Berdasarkan Pasal 122 Konstitusi Polandia, parlemen hanya dapat membatalkan veto presiden dengan dukungan tiga perlima suara dari total 460 anggota Sejm (majelis rendah parlemen), dengan syarat sedikitnya setengah anggota parlemen hadir.
Jika seluruh 460 anggota parlemen berpartisipasi, diperlukan sedikitnya 276 suara untuk membatalkan veto tersebut.
Koalisi pemerintahan Tusk tidak memiliki jumlah suara yang diperlukan, sehingga perlu dukungan dari anggota parlemen oposisi untuk membatalkan keputusan Nawrocki.
Sebagai alternatif, pemerintah dapat menyusun kembali rancangan undang-undang dengan mempertimbangkan keberatan Nawrocki, kemudian mengajukannya kembali ke parlemen. Nawrocki sebelumnya telah memveto RUU tersebut pada Januari.
Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
