NADIKABAR.COM — Isu bahan bakar minyak di sejumlah daerah sempat mengemuka beberapa waktu lalu. Isu adanya kelangkaan disusul dengan keresahan dan kekhawatiran warga pada ketersediaan bahan bakar minyak (BBM).
Hal ini langsung direspons Pertamina. Tak lama kemudian, dengan berbagai upaya dilakukan kondisi kembali normal. Pertamina juga terus berupaya untuk memastikan pasokan aman di tengah isu energi global saat ini.
Upaya pemerintah dan Pertamina menangani isu BBM di beberapa daerah mendapat apresiasi dari DPR.
Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya mengatakan secara umum kasus kelangkaan BBM di sejumlah daerah telah berhasil diatasi.
Menurutnya antrean di SPBU memang bisa memicu kepanikan masyarakat. Karena penting ada informasi yang jelas agar masyarakat bisa memahami situasi.
"Masyarakat kita imbau untuk dapat memahami situasi. Tidak tergiring atau ikut-ikutan melakukan antrean BBM," kata Bambang saat dihubungi, Rabu (28/10).
Bambang mengimbau agar masyarakat dapat memahami situasi dan tak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu anggota Komisi VI DPR Khilmi menilai pasokan BBM nasional aman meskipun situasi geopolitik internasional berpotensi mengganggu rantai pasok energi.
Menurutnya dari informasi yang diterima, cadangan BBM nasional diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri hingga sekitar 21 hari. Karena itu, masyarakat diminta tidak panik menghadapi potensi gangguan pasokan akibat dinamika geopolitik global.
"Sebetulnya pasokan BBM di Indonesia ini tidak akan langka kalau masyarakat bisa melaksanakan pemilihan secara benar. Karena sekarang ini banyak alokasi yang seharusnya bisa dinikmati masyarakat, tetapi banyak dilakukan oleh pemain-pemain BBM ilegal," kata Khilmi usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI dengan PT Pertamina (Persero) beserta subholding di Gedung Nusantara I, DPR RI, Jakarta, Kamis (12/1).
Menurut Khilmi, persoalan BBM tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan stok.
Ia menilai masih terdapat alokasi BBM yang seharusnya dapat dinikmati masyarakat, tetapi justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang melakukan praktik ilegal.
Situasi geopolitik internasional seperti di Selat Hormuz dan Laut Merah menurutnya berpotensi memperpanjang waktu pengiriman minyak ke Indonesia."Biasanya pengiriman dari Hormuz ke Indonesia membutuhkan waktu sekitar 15 hari. Namun, sekarang bisa mencapai 45 hari. Artinya, ada tambahan waktu pengiriman sekitar 25 hari yang harus diantisipasi," katanya.
