Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR, Adisatrya Suryo Sulistio. Ia juga mengingatkan masyarakat agar bisa menggunakan BBM sesuai kebutuhan dan peruntukannya.
Menurutnya BBM bersubsidi hanya boleh dipakai untuk mereka yang berhak.
Dia berharap partisipasi aktif masyarakat untuk mengawasi penyaluran BBM bersubsidi di lingkungan masing-masing. Terutama jika ada indikasi penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
"Jika menemukan indikasi penyelewengan, penimbunan, atau penyalahgunaan BBM bersubsidi, masyarakat dapat segera melaporkannya melalui kanal pengaduan resmi," kata Adi.
Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi mengapresiasi komitmen Pertamina memastikan penguatan pasokan dan distribusi BBM ini.
Tulus mengatakan kepastian pasokan BBM itu merupakan hak mendasar konsumen. Jika pasokan tidak diamankan akan berdampak pada situasi mikro ekonomi.
"Dalam hal ini masyarakat harus membeli BBM dengan produk yang lebih mahal plus harus menambah ongkos tambahan untuk biaya transportasi, biaya logistik, dan lain-lain," kata Tulus, Selasa (27/) seperti
Pertamina menurut Tulus memiliki pengalaman dan kapasitas dalam menjaga ketersediaan BBM. Ia juga mengingatkan pentingnya memperkuat mitigasi sebagai langkah mengantisipasi perubahan perilaku konsumen.
Tulus mengatakan perubahan perilaku konsumen itu sangat mungkin terjadi akibat kesenjangan harga BBM subsidi dan nonsubsidi sehingga berpotensi mendorong migrasi pengguna ke BBM subsidi.
Karena itu Tulus mengatakan pentingnya melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat normalisasi pasokan.
Tulus juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan akibat kekhawatiran adanya kelangkaan BBM.
"Masyarakat juga punya tanggungjawab untuk menjaga stabilitas dan keandalan pasokan BBM, dan tidak perlu melakukan tindakan panic buying. Sebab tindakan panic buying justru bisa memicu keadaan semakin distortif, bahkan chaos," kata Tulus.
