NADIKABAR.COM — Isu bahan bakar minyak di sejumlah daerah sempat mengemuka beberapa waktu lalu. Isu adanya kelangkaan disusul dengan keresahan dan kekhawatiran warga pada ketersediaan bahan bakar minyak (BBM).

Hal ini langsung direspons Pertamina. Tak lama kemudian, dengan berbagai upaya dilakukan kondisi kembali normal. Pertamina juga terus berupaya untuk memastikan pasokan aman di tengah isu energi global saat ini.

Upaya pemerintah dan Pertamina menangani isu BBM di beberapa daerah mendapat apresiasi dari DPR.

Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya mengatakan secara umum kasus kelangkaan BBM di sejumlah daerah telah berhasil diatasi.

Menurutnya antrean di SPBU memang bisa memicu kepanikan masyarakat. Karena penting ada informasi yang jelas agar masyarakat bisa memahami situasi.

"Masyarakat kita imbau untuk dapat memahami situasi. Tidak tergiring atau ikut-ikutan melakukan antrean BBM," kata Bambang saat dihubungi, Rabu (28/10).

Bambang mengimbau agar masyarakat dapat memahami situasi dan tak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu anggota Komisi VI DPR Khilmi menilai pasokan BBM nasional aman meskipun situasi geopolitik internasional berpotensi mengganggu rantai pasok energi.

Menurutnya dari informasi yang diterima, cadangan BBM nasional diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri hingga sekitar 21 hari. Karena itu, masyarakat diminta tidak panik menghadapi potensi gangguan pasokan akibat dinamika geopolitik global.

"Sebetulnya pasokan BBM di Indonesia ini tidak akan langka kalau masyarakat bisa melaksanakan pemilihan secara benar. Karena sekarang ini banyak alokasi yang seharusnya bisa dinikmati masyarakat, tetapi banyak dilakukan oleh pemain-pemain BBM ilegal," kata Khilmi usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI dengan PT Pertamina (Persero) beserta subholding di Gedung Nusantara I, DPR RI, Jakarta, Kamis (12/1).

Menurut Khilmi, persoalan BBM tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan stok.

Ia menilai masih terdapat alokasi BBM yang seharusnya dapat dinikmati masyarakat, tetapi justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang melakukan praktik ilegal.

Situasi geopolitik internasional seperti di Selat Hormuz dan Laut Merah menurutnya berpotensi memperpanjang waktu pengiriman minyak ke Indonesia."Biasanya pengiriman dari Hormuz ke Indonesia membutuhkan waktu sekitar 15 hari. Namun, sekarang bisa mencapai 45 hari. Artinya, ada tambahan waktu pengiriman sekitar 25 hari yang harus diantisipasi," katanya.

Meski demikian ia menilai keterlambatan pengiriman dari luar negeri tidak serta-merta menunjukkan terjadinya kelangkaan BBM nasional. Ia mencontohkan antrean panjang di sejumlah SPBU di Bali yang menurutnya lebih disebabkan kendala distribusi dan keterlambatan kapal pengangkut BBM.Sementara itu Wakil Ketua Komisi XII Dony Maryadi Oekon mengatakan kondisi pasar energi global saat ini jadi tantangan tersendiri bagi Pertamina. Salah satunya adalah banyak negara yang memilih untuk tidak menjual stok minyak mereka.

"Untuk ketahanan energi mereka sendiri, mereka juga mencoba untuk mengurangi menjual kepada negara lain," kata Dony, Jumat (30/10).

Belum lagi harga minyak mentah yang terus naik serta kapal armada pengangkut yang minim.

Dony mengatakan Pertamina juga selama ini sudah melakukan berbagai upaya untuk menjaga stok BBM termasuk melakukan negosiasi langsung ke negara penjual minyak.

Sementara untuk menjaga pasokan dan distribusi ke daerah, Dony mengakui Pertamina sudah berpaya di tengah tantangan saat ini.

"Mereka mengontrol keberadaan depo-depo di provinsi-provinsi itu, tingkat suplainya ditingkatkan. Tapi kembali lagi, memang produknya sendiri di dunia ini kan juga sangat minim. Tapi Pertamina betul-betul berusaha untuk mencapai itu tadi," katanya.

Dony juga mengingatkan agar masyarakat sadar bahwa kondisi energi dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Naiknya harga minyak yang berimbas pada naiknya harga BBM nonsubsidi harus diakui membuat banyak warga yang beralih dari jenis pertamax ke pertalite.

Akibatnya permintaan pertalite meningkat di pasaran.

Dony mengatakan masyarakat mestinya sadar bahwa BBM bersubsidi hanya bagi mereka yang berhak dan membutuhkan.

"Karena kasihan masyarakat yang berhak menerima subsidi akhirnya tergerus oleh mereka-mereka yang tidak berhak," ujar Dony.

Kalau memang dirasa harga BBM mahal, inilah saatnya masyarakat lebih bijak atau hemat dalam menggunakan energi.

"Bukan berarti karena harga mahal terus akhirnya mereka turun ke yang subsidi. Itu kesadaran dari masyarakat yang seharusnya menerima BBM non-subsidi," katanya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR, Adisatrya Suryo Sulistio. Ia juga mengingatkan masyarakat agar bisa menggunakan BBM sesuai kebutuhan dan peruntukannya.

Menurutnya BBM bersubsidi hanya boleh dipakai untuk mereka yang berhak.

Dia berharap partisipasi aktif masyarakat untuk mengawasi penyaluran BBM bersubsidi di lingkungan masing-masing. Terutama jika ada indikasi penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

"Jika menemukan indikasi penyelewengan, penimbunan, atau penyalahgunaan BBM bersubsidi, masyarakat dapat segera melaporkannya melalui kanal pengaduan resmi," kata Adi.

Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi mengapresiasi komitmen Pertamina memastikan penguatan pasokan dan distribusi BBM ini.

Tulus mengatakan kepastian pasokan BBM itu merupakan hak mendasar konsumen. Jika pasokan tidak diamankan akan berdampak pada situasi mikro ekonomi.

"Dalam hal ini masyarakat harus membeli BBM dengan produk yang lebih mahal plus harus menambah ongkos tambahan untuk biaya transportasi, biaya logistik, dan lain-lain," kata Tulus, Selasa (27/) seperti

Pertamina menurut Tulus memiliki pengalaman dan kapasitas dalam menjaga ketersediaan BBM. Ia juga mengingatkan pentingnya memperkuat mitigasi sebagai langkah mengantisipasi perubahan perilaku konsumen.

Tulus mengatakan perubahan perilaku konsumen itu sangat mungkin terjadi akibat kesenjangan harga BBM subsidi dan nonsubsidi sehingga berpotensi mendorong migrasi pengguna ke BBM subsidi.

Karena itu Tulus mengatakan pentingnya melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat normalisasi pasokan.

Tulus juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan akibat kekhawatiran adanya kelangkaan BBM.

"Masyarakat juga punya tanggungjawab untuk menjaga stabilitas dan keandalan pasokan BBM, dan tidak perlu melakukan tindakan panic buying. Sebab tindakan panic buying justru bisa memicu keadaan semakin distortif, bahkan chaos," kata Tulus.