NADIKABAR.COM — Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Senin memperingatkan bahwa Sabtu mendatang (31/10) akan tetap menjadi "hari berisiko tinggi" di tengah sejumlah rencana unjuk rasa, dengan serikat pekerja menyerukan mobilisasi nasional pada 31 Oktober.
"Kita tahu bahwa Sabtu mendatang masih menjadi hari berisiko tinggi. Kita tahu bahwa 5 November akan menjadi hari mobilisasi nasional yang melibatkan seluruh serikat pekerja, dan masih ada hari-hari Sabtu berikutnya," kata Macron kepada wartawan saat kunjungannya ke Marseille.
Dia menegaskan kembali bahwa pola tersebut "bukanlah sesuatu yang pasti akan terus berlanjut" setiap Sabtu dengan menekankan pihak berwenang akan terus melakukan pengaturan serta melindungi properti, masyarakat, dan pusat-pusat kota.
Macron menambahkan dia telah meminta pemerintah untuk menanggapi "tuntutan sah yang menjadi akar dari gerakan sosial ini," dengan menyebutkan Perdana Menteri Sebastien Lecornu akan bertemu dengan perwakilan dari komunitas sekolah menengah pada hari itu.
Dia lalu mengisyaratkan akan adanya "pengumuman dan kemajuan signifikan yang bertujuan untuk menghadirkan perubahan secepatnya, serta meluncurkan inisiatif dalam jangka waktu yang sangat singkat" setelah pertemuan yang direncanakan oleh Lecornu.
"Kami akan melakukan hal yang sama dengan serikat pekerja dan organisasi pengusaha, sehingga situasi ini diharapkan dapat berangsur-angsur kembali normal, dengan sikap saling menghormati," tambah Macron.
Macron mengakui bahwa jumlah aparat keamanan yang dikerahkan pada aksi protes pada 17 Oktober tidak memadai dan peristiwa tersebut "tidak diantisipasi sebelumnya."
"Kami tidak mengantisipasi bahwa begitu banyak kelompok sayap kiri radikal akan melakukan mobilisasi sejak pagi sekali, dengan cara yang tidak lazim," kata Macron.
"Kami juga tidak mengantisipasi bahwa, selain mobilisasi kelompok sayap kiri radikal tersebut, sejumlah elemen kriminal turut bergabung. Akibatnya, jumlah personel kepolisian yang dikerahkan tidak mencukupi," jelas dia.
Macron mencatat bahwa pihak berwenang saat ini tetap menjaga tatanan Republik dan ketertiban umum tanpa menetapkan status darurat.
Dia menepis kritik karena tidak memberlakukan langkah tersebut dan menegaskan kembali bahwa pihak berwenang bertindak dengan tegas dan seksama.
Macron mengatakan media sosial turut berperan dalam mobilisasi tersebut, dan mengatakan; "media sosial merusak demokrasi kita karena memicu polarisasi, serta menciptakan semacam guncangan dan kelumpuhan saat menghadapi adegan-adegan kekerasan."
"Hal tersebut digunakan, khususnya pada 17 Oktober, untuk mengajak pemuda maupun orang yang lebih tua ke sejumlah lokasi terjadinya tindak kriminal, serangan, dan penjarahan, karena kekerasan di media sosial ditampilkan dengan cara yang membuatnya tampak tidak nyata," tegas dia.
Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
