NADIKABAR.COM — Pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana di Kampung Sungai, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat, baru mencapai 9,9%. Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera meminta pekerjaan dipercepat agar proyek itu rampung sesuai target pada akhir Desember 2026.
"Progres Huntap 9,9% dengan target akhir Desember 2026 memerlukan perhatian dan percepatan khusus," kata Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Kota Padang Satgas PRR Brigjen Pol Yopie Indra Sepang dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/11/2026).
Pembangunan huntap beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) tersebut dilaksanakan melalui Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Barat oleh PT Wahyu Adi Guna. Proyek bersumber dari APBN 2026 dengan nilai kontrak Rp33,75 miliar dan masa pelaksanaan 107 hari kalender sejak kontrak pada 16 September 2026.
Satgas PRR merekomendasikan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama kontraktor mempercepat pekerjaan sekaligus memastikan kesiapan PSU dan penerima manfaat. Dengan demikian, penyelesaian pembangunan tidak hanya berfokus pada bangunan rumah, tetapi juga kesiapan kawasan untuk mendukung kehidupan sehari-hari penghuninya.
Sejalan dengan pemulihan hunian, tim meninjau rehabilitasi Bendung Gunung Nago dan jaringan irigasi yang rusak akibat banjir November 2025. Bencana di kawasan tersebut juga berdampak pada 26 rumah, satu jembatan, dan jalan sepanjang 390 meter.
Rehabilitasi dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera V oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dengan target penyelesaian pada 2028. Mengingat kebutuhan masyarakat tidak dapat menunggu seluruh pekerjaan selesai, Satgas PRR mendorong penanganan mendesak diprioritaskan untuk memulihkan fungsi irigasi dan mengurangi risiko banjir.
Perlindungan akses masyarakat juga menjadi perhatian melalui pembangunan turap Sungai Batu Busuk yang menggunakan anggaran Transfer ke Daerah (TKD). Proyek itu bertujuan memperkuat tebing sungai untuk mengantisipasi longsor yang mengancam badan jalan. Pemerintah daerah diminta mengawal mutu dan mempercepat pekerjaan agar keamanan serta kelancaran akses warga tetap terjaga.
"Secara umum, kegiatan pemulihan pascabencana berjalan, namun diperlukan percepatan Huntap, prioritas penanganan infrastruktur yang mendesak, serta penguatan koordinasi dan sistem peringatan dini bencana," ujar Yopie.
Untuk mendukung kesiapsiagaan, Satgas PRR melakukan audiensi dengan Kapolda Sumatera Barat untuk memperkenalkan aplikasi pelaporan cepat terintegrasi dengan masyarakat dan memberikan sinyal peringatan dini. Satgas PRR bersama Polda Sumatera Barat akan menjajaki pemanfaatan sistem tersebut guna mempercepat penyampaian informasi, koordinasi, dan respons awal terhadap bencana.
