Harja juga meminta Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan defisit dan pinjaman daerah secara jelas dan terbuka. Menurutnya, hal tersebut merupakan persoalan serius.
Dalam APBD Perubahan 2026, defisit sebesar Rp 842,59 miliar ditambah pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 743,46 miliar. Sehingga kebutuhan pembiayaan diperkirakan mencapai sekitar Rp 1,58 triliun.
Kebutuhan tersebut ditutup melalui SiLPA sebesar Rp 712,87 miliar dan rencana peminjaman daerah sebesar Rp 873,19 miliar.
"Pertanyaan kami sangat jelas, mengapa pinjaman daerah terus dicantumkan dalam struktur anggaran, sementara ketika pinjaman tersebut tidak terealisasi, program dan kegiatan tetap dapat berjalan?," tanya Harja.
Politikus asal Buleleng itu menilai jika program tersebut tetap berjalan tanpa menggunakan pinjaman, seharusnya dijelaskan kebutuhan dan penggunaan anggaran tersebut untuk apa.
Harja melihat berdasarkan draft APBD Perubahan, pola penganggaran tersebut telah berjalan selama enam kali sejak 2012 hingga 2026. Menurutnya, hal itu bukan unsur kebetulan dan harus dijelaskan secara terbuka.
