"Kami meminta Pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai, Mengapa pola tersebut terus terjadi Apakah pinjaman tersebut benar-benar dibutuhkan? Program apa yang secara langsung bergantung pada pinjaman? Berapa biaya bunga dan kewajiban lainnya? Bagaimana kemampuan pembayaran Pemerintah Provinsi Bali? Apa dampaknya terhadap APBD tahun-tahun berikutnya? Apa manfaat konkret yang akan diterima masyarakat?," cecar Harja.
"Dan kami meminta agar DPRD tidak hanya menerima jawaban normatif. Kami membutuhkan jawaban berbasis data," tegas dia.
Harja kemudian mempertanyakan apakah pola tersebut pernah menjadi catatan Kemendagri maupun BPK RI. Ia tidak ingin pola ini dinormalisasi dan tidak memiliki tanggung jawab terkait anggaran.
Lebih lanjut, Harja mempertanyakan realisasi penyertaan modal yang belum mendapatkan informasi terkait progres dan laporannya.
"Kami ingin mengetahui uang sudah keluar berapa, progres fisiknya berapa, progres keuangannya berapa, apa kendalanya, dan kapan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat," tutur dia.
