NADIKABAR.COM — Ketua DPR RI Puan Maharani didapuk untuk menyampaikan pidato kebangsaan dalam acara Habibie Democracy Forum 2026. Pada kesempatan ini, Puan berbicara soal demokrasi di mana kekuasaan Negara harus memperoleh legitimasi dari rakyat.
Puan menghadiri Habibie Democracy Forum (HDF) 2026 yang digelar di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (3/11). HDF merupakan forum yang diselenggarakan oleh The Habibie Center, lembaga independen non-profif yang didirikan oleh Presiden ke-3 RI Prof BJ Habibie dan keluarga.
"Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam forum yang penting dan strategis ini," kata Puan, dalam keterangan tertulis, Selasa (3/11/2026).
Kehadiran Puan disambut oleh Ketua Dewan Pembina The Habibie Center (THC), Ilham Akbar Habibie; Ketua Dewan Pengurus THC, Dewi Fortuna Anwar; Direktur Eksekutif THC, Nadia Habibie; beserta jajaran THC. Puan datang didampingi oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris dan Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon.
HDF 2026 juga dihadiri oleh sejumlah tokoh dari dalam dan luar negeri, di antaranya Menteri Besar Selangor, Dato' Seri Amirudin bin Shari; Head of the Indonesia and East Timor Office Konrad-Adenauer-Stiftung Jan Senkyr; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 1993-1998 Wardiman Djojonegoro; Gubernur Lemhannas RI, TB Ace Hasan Syadzily; hingga Ketua Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu), Rahmat Bagja. Puan pun mengenang awal THC pertama didirikan pada tahun 1999.
"Saat itu, Indonesia baru saja mengambil langkah-langkah awal dalam perjalanan reformasinya. Indonesia memasuki babak baru perjalanan sejarahnya, dengan membawa harapan besar untuk membangun kehidupan demokrasi yang lebih bermartabat; menempatkan kembali kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," papar Puan.
Pada HDF 2026 yang mengusung tema 'Tantangan Kepemimpinan bagi Masa Depan Demokrasi Indonesia' dalam rangka peringatan 27 tahun THC ini, Puan juga menyinggung soal sejarah peradaban bangsa-bangsa yang menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat bukanlah gagasan yang lahir dalam satu zaman.
"Melainkan hasil pergulatan panjang pemikiran, perjuangan, dan pengalaman berbagai bangsa," kata perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.
Puan menambahkan sejak peradaban Yunani Kuno hingga terbentuknya negara-negara demokrasi modern, selalu berlangsung dialektika mengenai 'siapa yang sesungguhnya berhak memegang kekuasaan, dari mana kekuasaan memperoleh legitimasinya, bagaimana kekuasaan dijalankan, dan untuk kepentingan siapa kekuasaan itu digunakan?'.
