Menurut Puan, dialektika tersebut mempertemukan berbagai pandangan, antara kekuasaan yang terpusat dan kekuasaan yang dibatasi. Antara kehendak mayoritas dan perlindungan hak setiap warga negara, serta antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. "Dari pergulatan itulah berkembang kesadaran bahwa kekuasaan negara harus memperoleh legitimasi dari rakyat, dijalankan dengan pertanggungjawaban kepada rakyat, dan diabdikan bagi kepentingan rakyat," tegas Puan.
Meski begitu, Puan menilai pengakuan terhadap kedaulatan rakyat tidak dengan sendirinya menjamin terwujudnya kehidupan yang demokratis dan berkeadilan.
"Demokrasi dapat memberikan persamaan hak politik, akan tetapi ketimpangan ekonomi, sosial dan informasi tetap membatasi kemampuan sebagian rakyat untuk menggunakan hak-haknya secara bermakna," ungkap Puan.
Puan juga berbicara soal tantangan terbesar demokrasi di mana demokrasi bukan hanya memastikan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat.
"Tetapi (demokrasi) juga memastikan bahwa rakyat memiliki kadaulatan dalam menentukan arah kehidupan dan menikmati hasil pembangunan untuk kehidupannya," sebut mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI (Menko PMK) itu. Kemudian dalam membangun tatanan sosial, politik, ekonomi dan budaya, Puan mengatakan selalu akan hadir gagasan, gerakan, dan kepemimpinan yang berusaha menjawab tantangan zamannya.
"Sebagai contoh bagi kita semua, Soekarno menghadirkan kepemimpinan yang mengubah arah sejarah bangsa Indonesia, membangun tatanan masyarakat baru yang merdeka, mempersatukan bangsa Indonesia, dan menggerakkan perubahan yang sebelumnya dianggap mustahil, yaitu membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia," jelas Puan.
Selain sang kakek, Puan menyebut masih terdapat banyak tokoh nasional yang juga memiliki kepemimpinan dalam menentukan arah dan pembangunan Indonesia. "Salah satunya adalah Prof. Dr Ing H Bacharuddin Jusuf Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia, pendiri The Habibie Center yang telah membuka jalan bagi keberlanjutan demokratisasi dan reformasi politik di Indonesia," tutur Puan.
Puan pun menegaskan kepemimpinan yang bernilai, tidak ditentukan oleh lamanya kekuasaan yang dimiliki seseorang, melainkan oleh besarnya perubahan yang dihasilkan, serta pengaruh yang ditinggalkan bagi generasi berikutnya. "Di forum yang strategis ini, izinkan saya mengajak kita semua kembali memperkuat gagasan yang sebenarnya sudah menjadi tekad bangsa Indonesia sejak awal penyusunan kemerdekaan yaitu demokrasi yang kita inginkan adalah demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial," ucap Puan.
