NADIKABAR.COM — Ketua DPR RI, Puan Maharani, menghadiri Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 di Arusha, Tanzania. Selain membahas agenda parlemen dunia, forum tersebut juga menjadi momentum pemilihan pimpinan baru IPU.
Forum tersebut digelar di Arusha International Conference Centre, Kamis (8/10).
Sidang Umum IPU ke-153 turut diisi dengan sejumlah agenda, salah satunya pemilihan Presiden IPU ke-32. Adapun posisi Presiden IPU ke-31 saat ini dijabat oleh Tulia Ackson dari Republik Persatuan Tanzania.
Sebelum pemilihan Presiden IPU, Puan mengikuti agenda general debate yang menjadi forum bagi para ketua parlemen anggota IPU untuk menyampaikan pandangan secara bergantian.
"Izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan apresiasi saya kepada Parlemen Tanzania dan IPU atas penyelenggaraan Sidang ini, dan atas keramahan yang diberikan kepada kita semua di Arusha," kata Puan dalam keterangan tertulis, Kamis (8/10/2026).
Forum tersebut mengangkat tema 'Meningkatkan Tata Kelola yang Baik dan Memberdayakan Masyarakat melalui Inklusivitas, Kepercayaan, dan Peluang bagi Semua'.
"Sejalan dengan tema sidang tahun ini, izinkan saya memulai dengan sebuah gagasan mendasar yaitu tata kelola pemerintahan yang baik haruslah tata kelola pemerintahan yang adil," tuturnya.
Menurut Puan, tata kelola pemerintahan yang adil adalah tata kelola pemerintahan yang mengubah demokrasi politik menjadi demokrasi ekonomi dan keadilan sosial.
"Demokrasi harus memberikan kemampuan nyata kepada rakyat untuk membantu membentuk arah kebijakan, mengamankan bagian yang adil dari kemajuan, dan mengubah kehidupan mereka," lanjutnya.
Puan mengatakan pemerintahan yang efisien, tertib, transparan, dan efektif tetap penting. Namun, hal tersebut hanyalah sarana untuk mencapai tujuan.
"Dalam pengertian inilah tata kelola pemerintahan yang baik tidak dapat dipisahkan dari keadilan," terangnya.
Puan menekankan pentingnya menempatkan masyarakat sebagai bagian utama dalam mengatur keberhasilan pembangunan suatu negara.
"Ukuran keberhasilan suatu negara bukan hanya pertumbuhan, prosedur, atau kecanggihan kelembagaan, tetapi juga peningkatan kapasitas rakyat untuk menentukan masa depan mereka sendiri," sambungnya.
Puan memandang tata kelola pemerintahan yang adil harus memperluas partisipasi dan kontrol publik, memperkuat akuntabilitas kekuasaan, mencegah konsentrasi kekayaan dan pengaruh di tangan segelintir orang, melindungi kedaulatan nasional, serta memastikan bahwa kekayaan dan sumber daya nasional dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat.
"Sejarah telah menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi dapat berubah menjadi kekuatan politik, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk melanggengkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi," ungkapnya.
Puan juga menyoroti keterkaitan antara demokrasi politik dan pemerataan kekuatan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.
"Akibatnya, demokrasi politik tidak akan pernah benar-benar substantif jika kekuatan ekonomi terkonsentrasi sedemikian rupa sehingga suara minoritas kecil menjadi jauh lebih menentukan daripada suara masyarakat umum," lanjutnya.
Puan, yang merupakan Ketua Majelis Sidang Umum IPU ke-144 tahun 2024, menilai dalam hal itulah parlemen memegang posisi strategis.
Menurut Puan, parlemen berfungsi sebagai jembatan antara kedaulatan rakyat dan kekuasaan negara, sebagai lembaga yang bertugas menerjemahkan suara rakyat ke dalam undang-undang, anggaran, mekanisme pengawasan, dan kebijakan publik.
"Legitimasi demokrasi tidak berakhir ketika pemilihan umum selesai. Hal itu harus terus diperbarui melalui keputusan negara yang adil, transparan, dan akuntabel, serta memberikan hasil nyata bagi rakyat," tegasnya.
Selain membawa isu kepentingan diplomasi Indonesia, Puan menghadiri IPU di Tanzania karena adanya pemilihan presiden IPU yang berlangsung setiap 3 tahun sekali.
Terdapat tiga calon Presiden IPU, dua di antaranya yakni Azerbaijan dan Australia yang memiliki hubungan cukup dekat dengan Indonesia. Puan akan mendengar visi misi dan menemui semua calon secara imbang sebelum voting.
"Partisipasi Ketua DPR RI Puan Maharani dalam IPU Assembly ke-153 didorong oleh peristiwa 3 tahun sekali pemilihan Presiden IPU untuk masa jabatan 2026-2029," jelas Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri.
Irine menegaskan kehadiran Puan dalam pemilihan Presiden IPU juga menjadi bentuk dukungan terhadap proses tersebut.
"Selain menyaksikan dan turut dalam pemungutan suara, kehadiran Ketua DPR merupakan dukungan solidaritas kepada para calon Presiden dalam proses pemilihan Presiden IPU tersebut," imbuhnya.
Puan melakukan pertemuan dengan kandidat Presiden IPU ke-32, yakni Sahiba Gafarova (Ketua Parlemen Azerbaijan), Milton Dick (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Australia), dan Rojo Edwards Silva (Senator Parlemen Chile), di sela-sela agenda Sidang Umum IPU.
Selain itu, Puan juga melakukan bilateral meeting dengan sejumlah pimpinan parlemen anggota IPU lainnya, di antaranya dengan Thailand dan Georgia.
Menurut Irine, kehadiran Puan di Sidang Umum IPU ke-153 mendapat sambutan hangat dari para delegasi, termasuk apresiasi sejumlah anggota parlemen negara sahabat atas pandangan yang disampaikan Puan.
"Contohnya saat setelah speech, Ibu Ketua DPR disambut oleh delegasi Iran yang menyatakan menghargai pidato beliau yang inspiratif dan merefleksikan keadilan sosial dan demokrasi ekonomi," ungkapnya.
Irine menambahkan sejumlah delegasi juga menyampaikan apresiasi atas sikap Puan dalam forum tersebut.
"Lalu saat hendak meninggalkan ruang acara karena akan melakukan bilateral meeting, Ibu Ketua dicegat oleh beberapa delegasi seraya mengucapkan terima kasih atas dukungan resolusi Nepal dan pidato beliau," pungkasnya.
Pemilihan atau voting Presiden IPU ke-32 akan dilaksanakan pada Jumat (9/10). Kandidat terpilih akan menggantikan Tulia Ackson sebagai Presiden IPU untuk masa jabatan tiga tahun (2026-2029).
Dalam agenda tersebut, Puan didampingi Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri, Anggota Komisi XII DPR RI Shanty Alda Nathalia, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Tanzania, Tri Yogo Jatmiko.
