NADIKABAR.COM — Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 di Arusha, Tanzania. Dalam forum tersebut, Puan akan mengikuti pemilihan Presiden IPU untuk periode 2026-2029.

Puan menghadiri 153rd IPU Assembly and Related Meetings di Arusha International Conference Centre, Kamis (8/10/2026). Dia didampingi Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri, Anggota Komisi XII DPR RI Shanty Alda Nathalia, dan Dubes RI untuk Tanzania Tri Yogo Jatmiko.

Rangkaian Sidang Umum IPU ke-153 di antaranya mencakup pemilihan Presiden IPU ke-32. Saat ini Saat ini Presiden IPU ke-31 dijabat Tulia Ackson dari Tanzania.

Sebelum pemilihan, Puan mengikuti agenda general debate. Dalam kesempatan itu, para ketua parlemen negara anggota IPU menyampaikan pandangan masing-masing.

"Izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan apresiasi saya kepada Parlemen Tanzania dan IPU atas penyelenggaraan Sidang ini, dan atas keramahan yang diberikan kepada kita semua di Arusha," kata Puan dalam keterangannya.

Sidang Umum IPU ke-153 mengangkat tema 'Meningkatkan Tata Kelola yang Baik dan Memberdayakan Masyarakat melalui Inklusivitas, Kepercayaan, dan Peluang bagi Semua'.

"Sejalan dengan tema sidang tahun ini, izinkan saya memulai dengan sebuah gagasan mendasar yaitu tata kelola pemerintahan yang baik haruslah tata kelola pemerintahan yang adil," tutur Puan.

"Demokrasi harus memberikan kemampuan nyata kepada rakyat untuk membantu membentuk arah kebijakan, mengamankan bagian yang adil dari kemajuan, dan mengubah kehidupan mereka," lanjutnya.

Menurutnya, pemerintahan yang efisien, tertib, transparan, dan efektif penting. Namun, kata dia, hal itu hanya sarana untuk mencapai tujuan.

"Dalam pengertian inilah tata kelola pemerintahan yang baik tidak dapat dipisahkan dari keadilan," terang Puan.

"Ukuran keberhasilan suatu negara bukan hanya pertumbuhan, prosedur, atau kecanggihan kelembagaan, tetapi juga peningkatan kapasitas rakyat untuk menentukan masa depan mereka sendiri," sambungnya.

Puan menilai tata kelola pemerintahan yang adil harus mampu memperluas partisipasi masyarakat, memperkuat akuntabilitas kekuasaan, serta memastikan kekayaan dan sumber daya nasional digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

"Sejarah telah menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi dapat berubah menjadi kekuatan politik, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk melanggengkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi," ungkap Puan.

"Akibatnya, demokrasi politik tidak akan pernah benar-benar substantif jika kekuatan ekonomi terkonsentrasi sedemikian rupa sehingga suara minoritas kecil menjadi jauh lebih menentukan daripada suara masyarakat umum," lanjutnya.

Menurut Puan, parlemen memiliki posisi strategis dalam memastikan suara rakyat diterjemahkan ke dalam undang-undang, anggaran, pengawasan, dan kebijakan publik.

"Legitimasi demokrasi tidak berakhir ketika pemilihan umum selesai. Hal itu harus terus diperbarui melalui keputusan negara yang adil, transparan, dan akuntabel, serta memberikan hasil nyata bagi rakyat," tegas Puan. Selain mengikuti sidang, Puan bertemu dengan tiga kandidat Presiden IPU ke-32. Mereka yakni Sahiba Gafarova, Ketua Parlemen Azerbaijan Milton Dick, Ketua DPR Australia dan Rojo Edwards Silva, Senator Parlemen Chile.

Puan juga dijadwalkan mengikuti pemungutan suara pemilihan Presiden IPU. Voting akan digelar Jumat (9/10).

Puan juga melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pimpinan parlemen negara anggota IPU, di antaranya Thailand dan Georgia.