Untuk itu, dia pun mendorong evaluasi terhadap ketersediaan layanan pengaduan yang mudah diakses. Selain itu, menurut dia, diperlukan pula penguatan pendampingan psikologis dan mekanisme respons cepat di tingkat kelurahan maupun kecamatan.
“Apabila ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan program, pemerintah perlu menyampaikan langkah perbaikan beserta target dan jadwal pelaksanaannya,” katanya.
Dia menegaskan bahwa tragedi di Surabaya dan Pemalang harus menjadi momentum untuk menilai sistem perlindungan anak di Indonesia hingga tingkatan terbawah. Dia juga mendorong pemerintah untuk memastikan bahwa laporan kekerasan dapat ditindaklanjuti, keluarga memperoleh bantuan, dan korban mendapatkan perlindungan sesuai kebutuhan mereka.
“Ukurannya adalah kemampuan sistem untuk mencegah kekerasan, merespons laporan secara tepat, mendampingi korban, serta memastikan setiap anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman,” katanya.
