NADIKABAR.COM — Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara mengenai demokrasi dalam Habibie Democracy Forum 2026. Ia menilai transformasi digital dapat menjadi salah satu tantangan demokrasi, termasuk terkait isu algoritma yang kini dapat memengaruhi persepsi publik.
Puan didapuk menyampaikan pidato kebangsaan dalam Habibie Democracy Forum (HDF) 2026 yang digelar di Hotel Le Meridien, Jakarta, hari ini. HDF merupakan forum yang diselenggarakan oleh The Habibie Center, lembaga independen nirlaba yang didirikan oleh Presiden ke-3 RI Prof. B.J. Habibie dan keluarga.
HDF 2026 digelar dalam rangka memperingati 27 tahun The Habibie Center. HDF merupakan program unggulan The Habibie Center yang menjadi ruang dialog inklusif untuk mempromosikan, merawat, dan memperkuat nilai-nilai demokrasi di Indonesia.
Forum ini melibatkan partai politik, lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, praktisi, akademisi, media, pengusaha (pihak swasta), serta kelompok pemuda dan perempuan.
Dalam acara yang mengusung tema 'Tantangan Kepemimpinan bagi Masa Depan Demokrasi Indonesia' ini, Puan menilai Indonesia tengah menghadapi tantangan kepemimpinan yang semakin kompleks.
"Kekuatan ekonomi dapat berubah menjadi kekuatan politik, dan selanjutnya kekuatan politik tersebut dapat dipakai untuk kepentingan kalangan tertentu," kata Puan dalam keterangan tertulis, Selasa (3/11/2026).
"Oleh karena itu, demokrasi politik tidak akan pernah sepenuhnya substantif apabila kekuasaan ekonomi terkonsentrasi dan menjadi pihak yang lebih menentukan daripada suara rakyat banyak," tambah Puan.
Puan mengatakan kemajuan teknologi, khususnya transformasi digital dan teknologi informasi, memang dapat memberikan akses luas kepada masyarakat. Namun, menurutnya, hal tersebut tidak dengan sendirinya membuat demokrasi berjalan secara demokratis.
"Kita harus bertanya: siapa yang menguasai data, algoritma, platform, kecerdasan buatan, dan infrastruktur digital yang semakin menentukan persepsi dan arah kehidupan masyarakat?" jelas Puan.
"Siapa yang memperoleh manfaat ekonominya? Siapa yang dapat mengawasi keputusan algoritmanya? Siapa yang dapat mengarahkan nilai baik dan buruk?" sambungnya.
Puan memandang persoalannya bukan hanya bagaimana mempertahankan stabilitas politik, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, atau menjalankan program pembangunan.
"Melainkan bagaimana mengubah kekuatan dan potensi nasional menjadi kemajuan yang nyata bagi seluruh rakyat Indonesia," jelasnya.
Puan menilai tantangan kepemimpinan Indonesia dapat dilihat dalam tiga tingkatan, yaitu tantangan struktural bangsa, tantangan tata kelola kekuasaan, dan tantangan membangun masa depan bangsa.
