Di sisi lain, Puan menyatakan DPR RI juga terus melakukan transformasi dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya. Ia menegaskan DPR RI terus meningkatkan kinerjanya dalam merespons aspirasi rakyat, memperkuat dan mempertajam substansi undang-undang (UU), mengawal uang rakyat dalam APBN, serta memastikan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada rakyat.

"Kami menyadari bahwa transformasi DPR RI belum selesai dan tidak selalu berjalan mudah. Masih terdapat keterbatasan kelembagaan, perbedaan kepentingan politik, budaya politik serta kesenjangan antara harapan rakyat dan hasil kerja yang mampu diwujudkan," ujar Puan.

"Semua itu harus menjadi bahan introspeksi dan pembenahan, bukan alasan untuk berhenti melakukan perubahan," imbuhnya.

Puan juga menyatakan DPR RI menyadari bahwa fungsi konstitusional yang dimiliki dewan harus dapat menghasilkan manfaat bagi kehidupan rakyat sesuai dengan semangat demokrasi. Hal ini lantaran demokrasi bukan sekadar sistem pemerintahan, melainkan cara hidup bersama yang dibangun melalui partisipasi, komunikasi, dan pengalaman kolektif.

"Demokrasi sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat harus menampilkan wujudnya dalam keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat," tegas Puan.

Menurut Puan, di sinilah kepemimpinan transformatif memperoleh tanggung jawabnya, yaitu mengubah kewenangan menjadi pengabdian, aspirasi menjadi kebijakan, dan kekuatan bersama menjadi kemajuan bangsa.

"Inilah tugas sejarah kita bersama, yaitu menjalankan kepemimpinan transformatif dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara Indonesia," ucapnya.

"Kepemimpinan selalu berakhir bersamaan dengan masa jabatan. Kepemimpinan menjadi abadi melalui legacy yang ditinggalkannya," tambah Puan.

Dalam acara ini, Puan disambut oleh Ketua Dewan Pembina The Habibie Center Ilham Akbar Habibie, Ketua Dewan Pengurus The Habibie Center Dewi Fortuna Anwar, Direktur Eksekutif The Habibie Center Nadia Habibie, beserta jajaran The Habibie Center. Puan datang didampingi Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris dan Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Dony Maryadi Oekon.

Habibie Democracy Forum 2026 juga dihadiri sejumlah tokoh dari dalam dan luar negeri, di antaranya Menteri Besar Selangor Dato' Seri Amirudin bin Shari, Head of the Indonesia and East Timor Office Konrad-Adenauer-Stiftung Jan Senkyr, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 1993-1998 Wardiman Djojonegoro, Gubernur Lemhannas RI TB Ace Hasan Syadzily, dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja.

Saat menyampaikan sambutan, Ketua Dewan Pembina The Habibie Center Ilham Akbar Habibie menyinggung peran Puan beserta keluarga Soekarno dalam kehidupan demokrasi Indonesia.

"Mbak Puan dan keluarganya sebagai guarantor, penjaga demokrasi kita. Karena itulah kami menghadirkan beliau untuk mendengarkan pandangan-pandangannya," tutup Ilham Habibie.

Habibie Democracy Forum 2026 menghadirkan sejumlah tokoh sebagai pembicara atau panelis dari perwakilan pemerintah, swasta, kalangan internasional, kelompok perempuan, hingga jurnalis. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta Country Director Meta Indonesia Pieter Lydian.