Untuk memastikan ketersediaan pupuk tetap terjaga, tambahnya, Pupuk Indonesia melakukan pemantauan stok setiap hari hingga ke gudang penyangga tingkat kabupaten.
Pemantauan ini didukung transformasi digital melalui command center yang memungkinkan perusahaan memonitor proses produksi, pengiriman, posisi kapal, stok di setiap kabupaten, hingga realisasi penebusan pupuk oleh petani.
Lebih lanjut dikatakan Anggy, perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi dan kemudahan-kemudahan yang diberikan Pemerintah kepada petani juga memberikan dampak positif bagi penyerapan pupuk bersubsidi di tingkat petani.
Sepanjang Januari hingga 10 November 2026, penyaluran pupuk bersubsidi telah mencapai sekitar 7.709.711 ton, lebih tinggi 14 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai sekitar 6.789.854 ton.
"Industri pupuk selama ini memiliki pengelolaan yang kompleks karena melibatkan banyak regulasi dari berbagai kementerian dan lembaga. Sebelum pemerintahan Presiden Prabowo, terdapat 145 regulasi yang mengatur tata kelola pupuk bersubsidi. Kini, berbagai aturan tersebut disederhanakan melalui kebijakan yang lebih terintegrasi," ujarnya.
Perubahan ini mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi beserta aturan turunannya, termasuk Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025. Melalui kebijakan tersebut, BUMN pupuk bertanggung jawab menyalurkan pupuk bersubsidi hingga ke titik serah atau penerima pupuk.
